text
stringlengths 132
2.01k
| tags
stringlengths 4
209
| label
stringclasses 111
values |
|---|---|---|
Pandemi, Momentum bagi Negara Serius Lindungi Hak Masyarakat Adat | [CLS] Hutan adalah gudang segala ada bagi masyarakat adat. Mau cari bahan pangan, obat, sampai segala perlengkapkan ritual budaya, semua ada di hutan. Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini, memperlihatkan, masyarakat adat yang memiliki hutan dan terjaga tahan terhadap krisis kesehatan ini. Mereka punya sumber pangan dan obat-obatan. Untuk itu, masa pandemi ini hendaknya jadi pendorong pemerintah serius memberikan kepastian pengakuan dan perlindungan hak kepada masyarakat adat, antara lain lewat pengesahan RUU Masyarakat Adat.Apai Janggut, tokoh adat dari sekaligus kepala rumah panjang Sungai Utik mengatakan, dalam situasi krisis ini, masyarakat masih memiliki hutan yang jadi supermarket. Di sana, ada bahan pangan dan obat-obatan yang sudah ada turun temurun. Mereka tidak merasa kesulitan.“Kami tidak mau hutan kami rusak, tak mau air kami tercemar dan meminum limbah. Karena sungai adalah ibu kami dan hutan adalah bapak kami,” katanya dalam Bahasa asli Dayak Iban dalam diskusi Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2020, 9 Agustus.Untuk itulah, mereka terus kuat menjaga dan melindungi wilayah adat dari kerusakan termasuk oleh perusahaan.Baca juga: Cerita Perempuan Adat Hadapi PandemiSetiap 9 Agustus, dunia memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Tahun ini, HIMAS berlangsung di tengah pandemi corona. Di masa ini, PBB angkat tema,” Masyarakat Adat dan COVID-19.” Di Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beri tema “COVID-19 dan Resiliensi Masyarakat Adat sebagai cermin dari situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat.”Rukka Sombolingi, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, situasi saat ini jadi sejarah baru, dimana kapitalisme sedang mengalami krisis sangat besar.“Paradigma pembangunan yang mengandalkan ekonomi-politik neoliberalisme yang dipraktikkan rezim kapitalisme global gagal total. Gagal membangun kesejahteraan bagi kita semua,” katanya. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'perusahaan'
'tambang'] | [1.0, 1.4414156535025313e-09, 1.3204033422198336e-09] |
Pandemi, Momentum bagi Negara Serius Lindungi Hak Masyarakat Adat | Ekonomi lokal, katanya, jadi salah satu terobosan dalam memulihkan kembali situasi ekonomi pasca pandemi.“COVID-19 menunjukkan arah, bahwa kita harus mengubah paradigma pembangunan saat ini. Tatanan ekonomi kerakyatan berlandaskan gotong-royong, keadilan dan menjamin keberlanjutan kehidupan adalah modal utama masa depan. Kita harus memperkuat sistim ekonomi di tingkat lokal,“ katanya dalam sambutan HIMAS 2020. Krisis global ini memperlihatkan, kapitalisme yang selalu jadi ‘anak emas’ pemerintah tak memiliki solidaritas dalam memitigasi krisis. Kala pandemi datang, pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana dan berbuntut panjang bagi warga.Rukka bilang, propaganda pembangunan yang menyatakan perusahaan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kehidupan terbukti hanya isapan jempol.Baca juga: Upaya Perempuan Adat Papua Jaga Hak Wilayah MerekaBelum lagi, krisis iklim terjadi karena eksploitasi kekayaan alam membabi buta. Pemerintah keluarkan izin serampangan hingga memberikan pintu bagi industri ekstraktif seperti perkebunan skala besar menghancurkan alam.Antonio Gusteress, Sekretaris Jenderal Perserikatan Banga-Bangsa mengatakan, COVID-19 berdampak pada 476 juta masyarakat adat di seluruh dunia.”Sepanjang sejarah, masyarakat adat dihancurkan oleh penyakit-penyakit yang dibawa dari luar, sangat penting bagi negara merespon kebutuhan mereka, menghormati kontribusi dan hak-hak mereka,” dalam video yang dilansir dalam laman un.org.Sebelum masa pandemi, masyarakat adat telah mengalami ketidaksetaraan, stigmatisasi dan diskriminasi mengakar, tidak ada akses dalam sanitasi dan air bersih, akses kesehatan mencukupi hingga mereka rentan.Pada situasi ini, juga berdampak, seperti perempuan adat tak bisa menjual hasil kerajian ke pasar, maupun anak-anak tidak mendapatkan akses sama dalam pendidikan daring. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'perusahaan'
'tambang'] | [0.9996795058250427, 0.00031485286308452487, 5.650696493830765e-06] |
Pandemi, Momentum bagi Negara Serius Lindungi Hak Masyarakat Adat | Dengan mengakui hak-hak masyarakat adat, katanya, berarti negara mampu menghargai inklusivitas dan partisipasi mereka dalam memulihkan pasca pandemi global. Mampu bertahanRukka mengatakan, masyarakat adat memiliki ketahanan di tengah situasi ini, terutama mereka yang masih menjaga keutuhan wilayah adat dan menjalankan nilai-nilai dan praktik luhur kearifan lokal.“Masyarakat adat beserta wilayah adatnya yang masih bertahan sebagai sentral produksi dan lumbung pangan terbukti mampu menyelamatkan masyarakat adat, sesama kelompok masyarakat adat bahkan menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis pangan.”Masyarakat adat dengan tanah terampas perusahaan maupun pemerintah, katanya, secara langsung jadi buruh atau terpaksa jadi petani sawit. Mereka tidak memiliki daya tahan menghadapi krisis pangan masa pandemi ini.Keberhasilan masyarakat adat itu, katanya, tidak selalu ditentukan faktor luar. Pengakuan masyarakat adat melalui negara, hanyalah dokumen tertulis di atas kertas.“Keberhasilan yang sejati adalah ketika masyarakat adat teguh berjuang mempertahankan wilayah adat mereka.”Dalam situasi ini, masyarakat adat akan makin memiliki daya pulih dan daya lenting tinggi. RUU Masyarakat Adat Kondisi di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat masih minim. Berbagai masalah pun menimpa masyarakat adat di ruang hidupnya, dari hidup was-was setiap hari karena wilayah adat terancam masuk berbagai investasi sampai bikin makam leluhur pun susah seperti dialami Sunda Wiwitan, baru-baru ini. Sunda Wiwitan mau bikin makam leluhur saja malah disegel Pemerintah Kuningan, Jawa Barat. Rukka bilang, itulah realitas karena tak ada UU Masyarakat Adat. Yang ada saat ini, UU untuk merampas wilayah masyarakat adat.“Saat masyarakat mempertahankan wilayah adatnya, yang didapatkan adalah intimidasi, kriminalisasi.” | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa'
'konflik' 'perusahaan' 'tambang'] | [0.9999998211860657, 7.110257627118699e-08, 6.867904289720173e-08] |
Pandemi, Momentum bagi Negara Serius Lindungi Hak Masyarakat Adat | Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat. Dengan ada UU, katanya, agar tak ada lagi masyarakat adat dianggap ilegal di tanah mereka sendiri. Juga, segala tata cara hidup dan hukum mereka mendapatkan penghormatan dan perlindungan negara.Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat menyebutkan, hingga kini tidak ada kelembagaan pemerintahan yang serius mengurusi masyarakat adat. Kondisi ini, menyebabkan masyarakat adat seperti ada dan tiada.”Dengan tidak ada sistem administrasi negara menyebabkan masyarakat adat tidak ada dalam sistem perencanaan pembangunan, keberadaan mereka maupun wilayah kelolanya. Sangat rentan dan dikriminalisasi.”Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan, kapitalisme agraria sudah menggurita hingga terjadi penggusuran wilayah-wilayah adat, desa-desa, wilayah tangkap, dan pertanian. Kondisi ini, katanya, menyebabkan ketimpangan sosial, konflik agraria dan diskriminasi.“Investasi yang bercorak kapitalistik, masyarakat adat dianggap memiliki ekonomi keterbalakangan.”Seharusnya, kata Dewi, investasi tak melulu soal pemodal skala besar. Di lapangan, sudah terbukti komunitas adat banyak bertahan dengan sumber apa yang mereka miliki.Perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat sangat penting dan urgen pemerintah dan DPR wujudkan. Selamat Hari Masyarakat Adat Sedunia! [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'konflik' 'perusahaan' 'tambang'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | [CLS] Panas mentari terik serasa menyengat kulit medio Mei 2016. Truk-truk bermuatan sekitar 40 ton parkir di kiri kanan jalan menuju Desa Selok Awar-awar dari Kota Lumajang. Alat-alat berat penyaring pasir terus bergerak. Beberapa petugas mengawasi, memastikan pasir masuk ke bak truk.Lokasi ini merupakan stockpile, tempat hasil galian pasir di simpan sementara. Salah satu milik perusahaan besar, PT. Merak Jaya Beton.A’ak Abdullah Al-Kudus, dari Laskar Hijau Lumajang menceritakan, ketika pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, stokpile-stokpile ini ditutup, dipasangi garis polisi (police line).Satu bulan sejak peristiwa, hampir semua garis polisi hilang. Aktivitas pengangkutan pasir kembali berlanjut.“Bahkan garis polisi di pesisir ikut hilang,” katanya.Gus Aak, biasa disapa mengatakan, pertambangan ilegal di Pesisir Lumajang merugikan negara, mulai pajak borongan, lubang-lubang tambang, jalan rusak, pembabatan hutan sampai risiko bencana.Pemerintah Lumajang, katanya, tak pernah memperhitungkan kerugian ini. Investasi perusahaan hanya memberikan sedikit keuntungan, berdampak kerugian lebih besar.Dari catatan tim advokasi Salim Kancil, dari audit BPKP Jatim menemukan, perjanjian kerjasama operasional Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim, dalam pajak tambang 2004-2005 merugikan negara lebih Rp5 miliar.Adapun penarikan pajak oleh swasta ini masih akan berlangsung hingga 2024 dengan dugaan kerugian negara lebih Rp63 miliar. Dengan begitu, katanya, penting pendekatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang untuk mengetahui ke mana aliran dana selama ini.Sayangnya, hingga kini, polisi hanya menjebloskan Kades Selok Awar-awar cs dalam kasus pertambangan ilegal.Begitu juga kasus bos IMMS, Kepala Teknis Amdal Lumajang Abdul Gofur, katanya, harus jadi pintu masuk menelusuri siapa mafia tambang. Termasuk mendata berapa kerugian negara. | ['kebijakan' 'pendanaan' 'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan' 'politik'
'hewan terancam punah'] | [1.0, 1.7746996580636498e-11, 1.6860046345157365e-11] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | “Perputaran uang miliaran rupiah perbulan. Kerugian negara triliunan rupiah, sangat besar kemungkinan praktik mafia pertambangan ini dilindungi.”Berdasarkan data Walhi dan Jatam, pertambangan pasir besi ilegal di Lumajang, berpotensi merugikan negara Rp11,5 triliun. Angka ini, setara APBD Lumajang, selama sembilan tahun dengan estimasi pertahun Rp1,3 triliun. Kala dihitung dari truk pasir besi keluar bermuatan sekitar 35 ton setiap truk, rata- 500 unit per hari.“Temuan kami di lapangan, truk mengangkut pasir besi di Desa Selok Awar-awar berkisar 270-300 truk per hari. Penambangan pasir ilegal di pesisir pantai juga terjadi di Desa Bago, Pandanwangi, dan desa lain. Diprediksi jumlah truk lebih 500 unit per hari.”Angka ini, kataya, kalkulasi paling rendah dengan asumsi penambangan liar hanya berupa pasir besi. Belum lagi pasir buat bahan bangunan.“Berdasarkan audit BPKP tercatat harga pasir besi di Lumajang US$36 per ton,” katanya.Dengan menggunakan rumus sederhana, kata A’ak, rata-rata sehari 500 truk membawa pasir besi, setiap truk mengangkut 35 ton, dalam satu tahun 6.387.500 ton pasir besi keluar dari Lumajang.Jika hitungan dengan rupiah dan kurs dolar Rp10.000, harga pasir besi US$36 per ton per tahun Rp2,3 triliun. Dalam lima tahun, katanya, kerugian negara sampai Rp11,5 triliun.“Kerugian Lumajang dalam lima tahun terakhir mencapai Rp11,5 triliun. Angka ini setara APBD Lumajang selama sembilan tahun dengan estimasi pertahun Rp1,3 triliun.”Senada dikatakan Rere Christanto, Direktur Eksekutif Walhi Jatim. Dampak pertambangan ilegal Peisisr Lumajang, katanya, menyebabkan kerusakan tersebar di delapan kecamatan lantaran terjadi eksploitasi pasir pantai berlebihan.Pasir hasil tambang pesisir untuk memasok kebutuhan bangunan di seluruh Jatim.“Pasir Lumajang, paling dicari. Harga mahal hingga jadi rebutan.” | ['kebijakan' 'lahan' 'penyelamatan lingkungan' 'hewan terancam punah'] | [0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | Operasi tambang pasir besi ilegal begitu massif ini, Rere menilai, tak mungkin pemain hanya selevel kepala desa.Selain keterlibatan perusahaan besar sebagai penerima (pembeli) pasir, juga banyak oknum-oknum aparat Negara.Fakta ini terlihat dalam persidangan Kepala Haryono cs.“Tak mungkin aliran dana hanya berkisar Rp500.000-Rp1 juta kepada sejumlah oknum penerima dana tambang. Hasil tambang pasir besi cukup besar,” katanya.Ketua Komnas HAM, Nurkholis angkat bicara. Para pelaku telah merendahkan derajat kemanusiaan para korban. Rasa aman masyarakat terenggut.“Itu pelanggaran hak untuk hidup, hak tak mendapat perlakuan kejam, hak tak ditangkap sewenang-wenang, hak atas rasa aman dan hak anak,” katanya.Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Pemkab dan Polres Lumajang segera penyelidikan menyeluruh kasus pembunuhan dan tambang pasir ilegal.Kepada pemerintah, katanya, Komnas HAM meminta pemulihan kemanan dan kenyamanan masyarakat. Pemkab Lumajang harus segera sosialisasi bahaya tambang ilegal, memberikan santunan koban dalam taraf hidup dan beasiswa ke anak Salim Kancil. Bukan hanya lisan, melainkan aturan jelas.Dia mempertanyakan kinerja kepolisian memahami masalah di Desa Selok Awar-awar. Terbunuhnya Salim oleh aktor negara, pelaku melanggar UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.Komnas melihat, terjadi pelanggaran HAM atas kehilangan hak hidup. Ada juga pelanggaran hak tak mendapat perlakuan kejam.Pada peristiwa itu, Salim maupun Tosan mengalami kekerasan antara lain, dipukul dengan benda tajam, batu sampai setrum di hadapan masyarakat.Pelanggaran lain, hak tak ditangkap sewenang-wenang. Saat peristiwa, Salim Kancil ditangkap sejumlah orang yang tak punya kewenangan menangkap. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'inovasi' 'lahan' 'penelitian'
'penyelamatan lingkungan' 'pertanian' 'perusahaan'] | [1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | Nurkholis mengatakan, ada latar belakang penting diamati, yakni bisnis pasir. “Kekejaman dan latar belakang kenapa itu terjadi akan digali Komnas HAM. “Ini soal kekayaan. Kami akan menelusuri uang yang beredar dan prosesnya seperti apa,” katanya.Rekomendasi Komnas HAM juga menyebutkan, pelanggaran hak anak. Pelaku melakukan tindakan kekerasan di depan anak Salim berusia 15 tahun. Peristiwa kekerasan juga di Kantor Kepala Desa di depan PAUD.“Kasus dialami Salim Kancil merupakan pelanggaran HAM berat termasuk kategori kejahatan kemanusiaan.”Djuir Muhammad dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jatim mengatakan, ada 13 pelanggaran HAM dalam pembunuhan dan penganiayaan Salim dan Tosan.Pelanggaran HAM itu, antara lain, hak atas lingkungan baik dan sehat, hak kesehatan, hak air bersih, hak pekerjaan, hak pangan, dan hak pemukiman baik. Juga , hak pelayanan publik, hak penikmatan warisan budaya, hak rasa aman, hak kebebasan berekspresi dan beropini, hak berkumpul dan berserikat. Kemudian, katanya, hak tak mengalami penyiksaan dan tindakan keji lain, hingga kehilangan hak hidup.Dari catatan KontraS, pertambangan pasir besi di Pesisir Lumajang makin meningkatkan kekerasan di wilayah itu.Berdasarkam pemantauan KontraS, November 2014-November 2015, sedikitnya terjadi tiga pembunuhan misterius dan kekerasan diduga kuat terkait praktik tambang pasir ilegal di Lumajang.Peristiwa itu seperti, pembunuhan Paiman alias Manisin (55) warga Warga Dusun Kajaran, Desa Bades, Pasirian, penjaga portal pasir galian C, 30 November 2014. Pembunuhan petani, Alim (26), warga Dusun Madurejo, Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, 20 Agustus 2015.Lalu, penganiayaan Sa’i (54), Ketua RW Dusun Krajan II, Desa Selok-Awar-awar, 5 September 2015.KontraS menilai, kepolisian kembali mengabaikan berbagai kesaksian masyarakat terkait tambang pasir ilegal Lumajang. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'energi' 'iklim/cuaca' 'inovasi' 'lahan'
'penelitian' 'penyelamatan lingkungan' 'pertanian' 'perusahaan'] | [0.9999998211860657, 1.0801165473139918e-07, 9.364350717078196e-08] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | Komisi III DPR telah membeberkan hasil temuan mereka dalam praktik tambang illegal ini. Fakta-fakta itu, seharusnya menjadi acuan bagi kepolisian mengungkap kejahatan tambang pasir ilegal Lumajang.Rere mengatakan, ada muatan politik di dalam persidangan. Buktinya, tanpa alasan jelas persidangan Salim dan Tosan dipindah dari Pengadilan Negeri Lumajang ke Pengadilan Negeri Surabaya.Pemindahan ini kejanggalan, mengingat tak ada alasan cukup kuat bagi negara memindah tempat persidangan. Juga ada upaya penyederhanaan perkara.Dalam kasus Salim dan Tosan, aparat penegak hukum terindikasi berupaya menyederhanakan perkara menjadi dua hal, yakni pembunuhan Salim adalah pembunuhan biasa, bukan berencana.Indikasi lain, terlihat upaya negara menyederhanakan kasus sekadar urusan pidana murni.“Kejahatan Salim dan Tosan rangkaian panjang dari kisah mafia tambang di Lumajang,” ucap Rere.Salim dan Tosan, dibunuh dalam meloloskan kegiatan mafia tambang pasir. Keduanya, penolak penambangan pasir di Pantai Watu Pecak.Data Walhi Jatim dan Jatam, ada 61 tambang di Pesisir Lumajang. Belum lagi, jaringan mafia portal melibatkan aparat desa, belum tersentuh hukum. Setiap hari, 500 truk bermuatan pasir berlalu-lalang di jalan raya Lumajang.Truk-truk melewati portal. Setiap truk dimintai retribusi Rp35.000-hingga Rp50.000.“Penting aparat penegak hukum menelusuri aliran dana tambang ilegal. Begitu juga kerugian negara dari pengemplangan pajak. Juga tak ada jaminan reklamasi tambang.” ***Pukul 14.00, terik matahari menembus celah pepohonan jati di Dusun Dampar, Desa Bades. Jalan aspal berlubang. Kendaraan roda empat yang saya tumpangi hanya melaju 10 kilometer per jam.Perjalanan mendaki dan menurun menuju Pantai Watu Godek. Sesekali berpapasan dengan petani pisang agung yang mengendari motor.Ketika kendaraan di perbukitan, terlihat pesisir laut Lumajang berwarna biru dan hitam pasir. Pohon kelapa dan gundukan pasir terlihat. | ['Aparatur Sipil Negara' 'bencana alam' 'penyelamatan lingkungan'
'politik' 'trivia'] | [0.9999998211860657, 1.0801165473139918e-07, 9.364350717078196e-08] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | “Dari atas kita bisa melihat lubang-lubang tambang dampak tambang pasir besi,” kata Tosan.Tiba di Pesisir Watu Kodek pukul 15.00. Bebatuan penahan ombak rusak terhantam keras ombak. Hanya kendaraan bermotor bisa melewati. Alat berat tampak membuka jalan rusak.Jalur rusak di Pantai Watu Kodek, ini satu-satunya akses tercepat menuju Kecamatan Tempursari, Lumajang. Tempat pelelangan ikan (TPI) Lumajang terbesar ada di kecamatan ini.“Sekarang mobil dan motor tak bisa lagi melewati jalan di Pesisir Pantai Watu Godek. Habis termakan ombak dn abrasi,” katanya.Pertambangan di Pesisir Pantai Watu Godek, ilegal oleh banyak pihak. Selama ini, tak pernah ada tindakan aparat maupun pemerintah Lumajang.“Berapa kerugian negara dari abrasi merusak jalan itu? Pencuri kekayaan negara dibiarkan puluhan tahun, ketika bencana datang, saling lempar tanggung jawab,” kata Tosan.A’ak Abdullah mengamini. Katanya, kekayaan tambang di suatu wilayah seperti Lumajang tak berjalan paralel dengan kesejahteraan rakyat.Selama ini, pertambangan di Lumajang, merusak lingkungan dan ada pembiaran kegiatan ilegal dengan penegakan hukum represif kepada penambang kecil.Pemerintah daerah kabupaten/kota, katanya, mengetahui pertambangan ilegal tetapi tak membantu, missal, pengorganisasian mereka acara secara yuridis, ekonomis maupun ekologis sesuai kaedah pembangunan berkelanjutan.“Kerusakan ekosistem akibat pertambangan tak jadi perhatian dalam klausula perizinan.”Bahkan, di banyak tempat justru instansi pemerintah tak menginternalisir biaya lingkungan ini sebagai bagian manajemen pertambangan. Justru melakukan pungutan-pungutan pertambangan ilegal.Bukan itu saja, dana jaminan reklamasi juga taka da keterbukaan di Lumajang.“Bisa jadi biaya kerusakan yang harusnya ditanggung perusahaan lebih besar daripada jaminan reklamasi,” kata Gus A’ak. | ['penyelamatan lingkungan' 'pertanian' 'politik' 'trivia'] | [0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | Kondisi ini, katanya, sangat rentan korupsi. Ada pembiaran pungutan liar di lapangan dengan indikator alat angkut maupun volume bahan tambang.Para investor dan pemerintah daerah belum terintegrasi menilai dampak sosial dan lingkungan dalam perizinan pertambangan.Bambang Catur Nusantara selaku Dewan Nasional Walhi mengatakan, dalam konteks pertambangan dan jaminan reklamasi pejabat yang membiarkan kerusakan itu, menurut hukum lingkungan bias masuk pejabat melakukan kejahatan lingkungan.Perusahaan pertambangan, katanya, belum mengembangkan code of conduct yang diimplementasikan dengan stakeholders dalam membangun dunia pertambangan berkelanjutan.Selama ini, pertambangan di Lumajang, tak memiliki izin selayaknya, mulai pengajuan WIUP, lau IUP eksplorasi, dan IUP operasi produksi.Ia juga tak dilengkapi dokumen-dokumen tambang, baik laporan eksplorasi, studi kelayakan, laporan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB). Juga rencana reklamasi dan pasca tambang, rencana investasi, rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL). Taka da laporan kegiatan triwulanan, laporan produksi dan pemasaran, dokumen lingkungan (UKL,UPL/Amdal) sampai tak membayar biaya pencadangan wilayah dan jaminan reklamasi.Di Lumajang, katanya, tak ada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga perizinan masuk lewat Dinas Perekonomian.“Investasi berjalan tanpa pertimbangan lingkungan dan perizinan yang benar.”Saat ini, sepanjang Pesisir Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar awar, terhampar pasir hitam berkilauan. Pemandangan indah laut ini dikotori “kolam raksasa” yang bertebaran di tepi pantai.Kolam ini sudah menelan korban. Seorang anak tenggelam. Kematiannya tak banyak terekspos media. Sawah warga rusak karena dikeruk setiap hari.Sejak ada penambangan, mereka kesulitan mendapat kerang.“Jika reklamasi tak dilakukan, risiko bencana makin besar. Ini tak pernah dihitung sebagai kerugian,” katanya. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'kebijakan' 'lahan' 'perusahaan'] | [0.9999998211860657, 7.004470603533264e-08, 6.417030817829072e-08] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | Thoriqul Haq, staf Pansus Pertambangan DPRD Jatim mengatakan, soal pertambangan di Lumajang harus ada sinergi antara pemerintah provinsi smpai ke desa.Bila perlu, pengurusan IUP perlu rekomendasi kepala desa hingga dalam penerbitan perizinan provinsi perlu menyampaikan tembusan izin kepada pemerintah desa. Tujuannya, memudahkan pemerintah desa mendata dan mengawasi pertambangan.“Reklamasi harus segera. Saya berharap dapat menggunakan dana bencana,karena kalau menunggu pembahasan perbaikan lingkungan melalui APBD masih lama,” kata Thoriq.Desakan Thoriq ini, sekaligus bagian rekomendasi Pansus Pertambangan DPRD Jatim, salah satu poin meminta pemprov, pemkab/pemkot Jatim menginventarisasi bekas tambang.“Sekaligus sesegera mungkin yang sekiranya mengancam kehidupan melakukan perbaikan lingkungan,” katanya.Kalau tak penanganan segera, khawatir rob bercampur pasir bakal menerjang rumah.“Kasihan masyarakat Desa Selok Awar-awar. Air laut sudah masuk ke rumah otomatis membawa pasir. Mereka harus tinggal dimana?”Saat ini, rob sudah menerjang belasan rumah warga di pesisir selatan Pantai Watu Pecak. Menurut Gus A’ak, air laut naik sampai hutan Kosambi di belakang panggung peringatan 100 hari almarhum Salim Kancil. Rumah warga juga terendam air bercampur pasir.Banjir rob, katanya, di lokasi tambang pasir besi yang ditolak Salim dan Tosan. Kekhawatiran para aktivis protes tambang ini sudah terbukti.Informasi di lapangan, gelombang tinggi di Perairan Pantai Watu Pecak membawa material pasir dari pesisir hingga masuk permukiman warga berjarak sekitar satu kilometer dari bibir pantai.Belasan rumah sempat terendam air laut bercampur pasir. Bahkan, sebuah rumah roboh dan belasan tertimbun pasir di Dusun Selok Orkesan, dan Desa Selok Awar-awar. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'kebijakan' 'pendanaan'
'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan' 'hewan terancam punah'] | [1.0, 1.7079762049121427e-09, 1.3730074854834129e-09] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | “Ada 14 rumah di Desa Selok Awar-awar terendam genangan air laut,” kata Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Hendro Wahyono.Thoriq memaparkan, laporan Pansus Pertambangan DPRD Jatim berisikan, pertambangan sangat inheren dengan masalah reklamasi.Pemerintah Jatim, katanya, harus memberikan perhatian terhadap rencana reklamasi. Rencana ini, wajib disusun perusahaan pada setiap tahapan kegiatan eksplorasi dan pasca operasi produksi. Ia disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup. Melalui rencana ini, dapat diperkirakan reklamasi oleh perusahaan.Pemerintah Jatim, mempunyai peranan penting dalam persetujuan dan penilaian rencana reklamasi. Di dalam rencana reklamasi itu, dapat dihitung biaya perkiraan reklamasi yang terwujud dalam jaminan reklamasi.“Sebelum menerbitkan izin operasi produksi, pemerintah Jatim harus memastikan rencana reklamasi pemohon IUP,” kata Thoriq.Pemerintah, harus berperan aktif menentukan kriteria keberhasilan reklamasi operasi produksi.Sedangkan temuan tim Pansus untuk pertambangan di Jatim, terutama Lumajang, ada permasalahan jaminan reklamasi tak dibayar pemilik izin. Pemilik izin juga sering melarikan diri setelah selesai penambangan tanpa reklamasi. Kondisi ini, katanya, berpotensi reklamasi menjadi beban APBD.Jaminan reklamasi , katanya. diberikan pada tahap eksplorasi dan operasi produksi. Ia masuk kewajiban pembayaran jaminan reklamasi sebagai bagian ketentuan yang melekat pada izin.Jaminan reklamasi, lebih baik dalam bentuk bank garansi diterbitkan bank pemerintah atau bank swasta di Indonesia. Jangka waktu penjaminan, sesuai jadwalrReklamasi.Jaminan reklamasi, katanya, bukan bagian APBD. Ia dana pemohon izin guna pelaksanaan reklamasi. | ['Aparatur Sipil Negara' 'bencana alam' 'konflik' 'lahan' 'penyakit'] | [0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08] |
Fokus Liputan: Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang (Bagian 3) | Dari aspek hukum keuangan negara, jaminan reklamasi dalam bentuk bank garansi lebih aman karena pemerintah provinsi tak menerima uang tunai. Dengan begitu, mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan.Apabila kemudian hari pemegang izin melarikan diri tanpa reklamasi, kata Thoriq, pemerintah dapat mencairkan jaminan reklamasi menutup pembiayaan.Dalam temuan mereka, ada sekitar Rp130 miliiar lebih biaya harus keluar untuk mereklamasi kerusakan di Pesisir Lumajang. Sedangkan jaminan reklamasi hanya ratusan juta.“Tidak sebanding dengan kerusakan,” ucap Thoriq.Pemerintah provinsi, katanya, harus berperan dalam persetujuan dan penilaian rencana reklamasi.“Izin tambang harus dikeluarkan berazaskan kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak lingkungan.”Mongabay mendapatkan dokumen jaminan reklamasi PT. IMMS. Dalam dokumen itu, pada 10 Juli 2014, IMMS memberi bibit ikan kepada lahan milik warga dusun Dampar dan Dusun Kajaran. Lubang-lubang tambang bekas galian jadi kolam ikan.IMMS juga merehabilitasi lahan bekas tambang menjadi sawah.IMMS mendapatkan persetujuan ekspor Kementerian Perdagangan kuota 720.000 ton pertahun untuk pasir besi. Dengan quota ini, IMMS menempatkan dana jaminan reklamasi. Dengan perhitungan satu hektar Rp25 juta.Kala diasumsikan satu hektar mendapatkan 60.000 ton bahan mentah, mereka harus jaminan reklamasi Rp300 juta. Dana ini disetorkan kepada Bank Jatim, Kantor Cabang Jember.“Terbukti sudah, besaran jaminan reklamasi perusahaan tak sebanding pendapatan. Sesat sekali jika reklamasi hanya mengisi kolam bekas tambang dengan ikan, atau menjadikan lahan sawah,” kata Rere.Sampai kapanpun, katanya, tambang tak akan memberikan kesejahteraan masyarakat.“Yang ada, kerusakan lingkungan, kerugian negara dan mempertinggi risiko bencana masyarakat pesisir.” Bersambung [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'bencana alam'
'iklim/cuaca' 'konflik' 'lahan'] | [0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08] |
Hutan Kehje Sewen yang Menentramkan Kehidupan Orangutan | [CLS] Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS) berhasil memenuhi targetnya, melepasliarkan sebanyak 251 orangutan di hutan Kalimantan. Jumlah total ini dicapai setelah dikembalikannya enam individu orangutan ke habitat alaminya, Hutan Kehje Sewen, Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (13/12/2016).Staf Komunikasi Yayasan BOS, Nico Hermanu, mengatakan sejak 2012, Yayasan BOS telah melepasliarkan orangutan ke hutan-hutan alami di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. “Dengan enam individu ini, orangutan yang dilepasliarkan di Hutan Kehje berjumlah 55 individu. Untuk pelepasan keseluruhan di Kalimantan, jumlahnya 251 individu.”Keenam orangutan tersebut terdiri dua jantan dan empat betina. Dua di antaranya pasangan ibu-anak. Mereka diberangkatkan dari Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, via jalan darat menuju Muara Wahau, ibu kota kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.“Nantinya, rombongan berhenti setiap dua jam untuk memeriksa kondisi orangutan. Dari Muara Wahau, perjalanan dilanjutkan sekitar lima jam ke titik yang berjarak 200 meter dari Sungai Telen. Ini batas akhir kendaraan.”Selanjutnya, kandang transport orangutan diangkat ke tepi sungai dan diseberangkan dengan perahu ces. “Kandang transport selanjutnya dipindahkan ke atas kendaraan yang telah menanti, menuju titik pelepasliaran,” ujar Nico.KelahiranDirektur Konservasi RHOI, Aldrianto Priadjati, menuturkan proses pelepasliaran orangutan di Hutan Kehje Sewen memerlukan proses panjang. Dari memastikan kesehatan hingga terus memantau kehidupan orangutan tersebut. “Kini, sudah 55 orangutan yang mendiami Hutan Kehje Sewen.” | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'kebijakan' 'lahan' 'pendanaan' 'penelitian'
'penyelamatan lingkungan' 'hewan terancam punah'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Hutan Kehje Sewen yang Menentramkan Kehidupan Orangutan | Menurut Aldrianto, sebagian besar orangutan telah melalui kehidupan setahun pertamanya dengan baik. Hal yang menggembirakan adalah sudah ada dua kelahiran alami yang mengartikan kegiatan konservasi berjalan sesuai harapan. “Di masa mendatang, semoga akan lahir generasi baru yang menambah populasi orangutan liar di Kehje Sewen ini.”Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, Sunandar Trigunajasa, mengatakan upaya pelestarian orangutan memang harus terus dilakukan. “Pelestarian orangutan dan habitatnya merupakan tanggung jawab semua pihak di seluruh lapisan. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, swasta, maupun lembaga atau organisasi masyarakat.”CEO Yayasan BOS, Jamartin Sihite, menjelaskan saat ini status konservasi orangutan kalimantan sangat membahayakan. Hal ini yang mendorong Yayasan BOS untuk bekerja sama dengan BKSDA Kalimantan Timur dan semua pihak untuk menggiatkan pelepasliaran orangutan dari pusat rehabilitasi.“Kami terus berupaya melanjutkan pelepasliaran. Masih ada lagi 200 orangutan di Pusat Rehabilitasi Samboja Lestari, dan hampir 500 individu di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah.”Dukungan dan komitmen pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat dan semua lembaga baik bisnis maupun nirlaba, tetap dibutuhkan. “Tidak hanya memperjuangkan habitat yang layak, tapi juga penegakan hukum atas perburuan dan perusak hutan,” jelasnya.Awal Juli 2016, IUCN (International Union for Conservation of Nature) menetapkan status orangutan kalimantan ((Pongo pygmaeus) naik ke level Kritis (Critically Endangered/CR) yang sebelumnya Genting (Endangered/EN). Berkurangnya habitat alami orangutan, terutama akibat alih fungsi hutan turut memacu keterancaman hidup satwa yang 97 persen genetiknya ini hampir sama dengan manusia. [SEP] | ['penelitian' 'penyelamatan lingkungan'] | [0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431] |
Kementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh? | [CLS] Belum lama ini terjadi putusan aneh dalam tatanan peradilan di Indonesia. Betapa tidak, pengadilan negeri membatalkan putusan Mahkamah Agung! Cerita ini terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, sudah membatalkan putusan Mahkamah Agung tahun 2015 yang memerintahkan PN Meulaboh mengeksekusi PT Kallista Alam, atas kasus pembakaran hutan gambut Rawa Tripa.Baca juga: Kasus Pembakar Rawa Tripa Aneh, PN Meulaboh Batalkan Putusan Mahkamah AgungPada 12 April 2018, putusan PN Meulaboh mengabulkan gugatan perdata Kallista Alam dan menyatakan, putusan MA Nomor 651 K/Pdt/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tak mempunyai titel eksekutorial (tak bisa dieksekusi) dan menyatakan pembakaran hutan dalam kawasan gambut tak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Kallista Alam.Kondisi ini, menimbulkan ketidakpastian hukum dan jadi tanda tanya bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Padahal, kasus Kallista Alam merupakan salah satu kemenangan negara dalam menangani penegakan hukum lingkungan hidup, dengan hukuman Rp114,3 miliar dan membayar biaya pemulihan lingkungan Rp251,76 miliar.Selang satu bulan, pada 23 Mei 2018 di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Komisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama antarlembaga guna menyelesaikan perkara lingkungan dan kehutanan.Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, KLHK mengatakan, MoU ini sangat penting dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan. Mulai dari putusan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun terkendala dalam proses eksekusi, penanganan perkara tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang memasuki tahap persidangan, sampai sengketa tata usaha negara terkait penegakan hukum administrasi. | ['pendanaan' 'penelitian' 'perusahaan' 'sawit'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Kementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh? | Meskipun begitu baik Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Aidul Fitriciada Azhari, Ketua Komisi Yudisial, mengelak kalau MoU ini terdorong kasus Kallista di Aceh. Mereka bilang kesepakatan ini merupakan rencana lama.”Ini formalisasi dari proses yang sudah lama dilakukan. Untuk lebih mengefektifkan kerjasama ini, dituangkan dalam nota kesepahaman,” kata Aidul usai penandatangan MoU di Jakarta.Kerjasama ini, katanya, tak hanya dalam pemantauan dan pemeriksaan, namun skala lebih luas termasuk peningkatan kapasitas hakim. Dia mengakui, jumlah hakim di Indonesia masih minim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.Soal kasus PN Meulaboh, dia sudah mendapatkan laporan. Hingga kini, sudah ada tim turun lapangan untuk memeriksa saksi, bukti termasuk hakim.Idealnya, proses pemeriksaan ini memerlukan 60 hari. ”Kalau diprioritaskan bisa lebih cepat. Mei baru mulai. Saya rasa bisa lebih cepat,” katanya.Aidul bilang, hakim menghadapi kekuatan kapital yang besar. ”Ada kepentingan korporasi berhadapan dengan kepentingan publik. Godaan besar terbesar dari korporasi. Yang dihadapi di korporasi ini ada kapital besar sekali yang bisa memengaruhi independensi hakim,” katanya.Dengan kerja sama ini, dia berharap bisa membawa kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia dan alam. Tekanan pembangunan ekonomi, katanya, membuat kesadaran nilai tradisional berkurang, yakni keterkaitan antara manusia dan alam.Siti Nurbaya, Menteri LHK berharap, dengan MOU ini dapat bersinergi dengan KY, seperti dalam pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye, serta berbagai kegiatan lain yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing pihak.Bentuk kongkret kerjasama ini, katanya, seperti penyelesaian proses dokumen perkara, sampai pengadilan. | ['lahan' 'penelitian' 'perusahaan' 'sawit'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Kementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh? | Dia bilang, kementerian seringkali mendapatkan kesulitan pada tingkatan PTUN yang menyangkut ”komplain” terhadap regulasi dan peraturan perundangan.”Harus dipahami [hakim] betul kenapa ada aturan itu, apa isinya, ruang lingkup dan lain-lain. Harus tidak ada keberpihakan secara tidak pas, gitu kira-kira kita harapkan,” katanya.Selama ini, katanya, KLHK sudah bekerja sama dengan KY dalam menangani kasus lingkungan hidup. Berdasarkan data, pada periode 2015-2018, KLHK menangani 1.995 pengaduan, mengawasi 2.089 izin, memberikan 450 sanksi administratif.Dalam proses perdata atau tuntutan kerugian negara, KLHK menangani 220 kasus (senilai Rp 16,9 Triliun) di pengadilan dan 110 kesepaktan di luar pengadilan (senilai Rp 42,55 Miliar). Sedangkan, dalam kasus pidana, terdapat 433 kasus dinyatakan berkas lengkap.Dalam kasus kehutanan, 610 operasi pengamanan hutan dilakukan, 196 operasi pembalakan liar, 221 perambahan hutan dan 187 kejahatan tumbuhan satwa liar.”Setiap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat luas tetapi pada timbulnya kerugian ekologi dan ekonomi untuk negara,” katanya. Upaya sistematis Secara terpisah, Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesia Center For Environmental Law (ICEL) menyebutkan, putusan PN Meulaboh ini menciderai keadilan lingkupan hidup yang lahir dari upaya sistematis berupa putusan pengadilan.”Ada upaya pemutihan tanggung jawab oleh Kallista Alam yang telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan Kallista Alam ini bentuk perlawanan terhadap eksekusi,” katanya.Dalam gugatan Kallista menganulir sebagian dari wilayah yang digugat KLHK karena tak berada di hak guna usaha mereka. Namun, dalam tuntutan justru perusahaan meminta terlepas dari seluruh tanggung jawab kerugian lingkungan hidup di HGU mereka. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa' 'lahan' 'penelitian'
'perusahaan' 'sawit'] | [0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06] |
Kementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh? | Henri menilai terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum oleh majelis hakim dalam perkara ini. Dengan menganulir seluruh titel eksekutorial putusan MA, hakim mengabaikan fakta bahwa benar terjadi kebakaran di konsesi perusahaan itu.ICEL pun mendesak kepada Mahkamah Agung segera memeriksa majelis hakim dalam perkara ini dan membuktikan apakah ada indikasi pelanggaran kode etik perilaku hakim. Juga mempercepat eksekusi putusan perkara ini karena sudah berkekuatan hukum tetap.”Juga mencopot dan mengganti Ketua PN Meulaboh karena terbukti telah menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini.” Foto utama: Rawa Tripa yang dibakar oleh PT. Kallista Alam. Foto: Paul Hilton/SOCP/YEL [SEP] | ['kebijakan' 'pendanaan' 'penyelamatan lingkungan' 'perdagangan'
'perusahaan'] | [0.9829434752464294, 0.016765667125582695, 0.00029077052022330463] |
Meski Badak Jawa Telah Punah di Vietnam, Namun Perdagangan Cula di Negeri Ini Tetap Terjadi | [CLS] Tahun 2010, badak liar terakhir di Vietnam ditembak mati pemburu. Badak vietnam (Rhinoceros sondaicus annamiticus) ini merupakan subspesies badak jawa terakhir di Asia daratan.Badak jawa, dulunya yang paling tersebar luas di Asia di antara spesies badak asia lain, dengan tempat hidup yang membentang dari Jawa, Sumatera, Asia Tenggara, Tiongkok, dan India. Karena perburuan dan hilangnya habitat, badak jawa menghilang dengan cepat pada awal abad ke-21. Hanya tersisa dua habitat, yakni di Cat Tien National Park (Vietnam) dan Taman Nasional Ujung Kulon (Indonesia).Badak di Vietnam diperkirakan punah, berawal dari munculnya laporan pada 1989 yang menyatakan bahwa ada populasi kecil badak jawa yang tersisa. Pada 1993, populasi badak jawa di Vietnam diperkirakan tersisa 8 – 12 individu, lalu berkurang menjadi 2 individu, dan satu persatu punah.Baca: Badak Jawa Terakhir di Vietnam Ini Mati di Tangan PemburuSayangnya, kepunahan badak jawa di Vietnam, tidak mampu mengakhiri Vietnam sebagai pasar dan tempat transit perdagangan cula badak ke Tiongkok. Bahkan sebaliknya. Pada 2009, jaringan pedagang dan penyelundup cula badak di sini telah berpengalaman bertahun-tahun menyelundupkan cula badak dari seluruh dunia ke Asia timur.“Vietnam telah menghilangkan hutan-hutan mereka, memburu habis satwa di taman nasional, dan kini mereka memburu hingga ke Laos dan Kamboja” kata Douglas Hendrie, technical advisor di NGO Education for Nature-Vietnam yang berbasis di Hanoi, kepada Mongabay. “Banyak satwa liar dari berbagai tempat tersebut dimasukkan dalam truk, dibawa ke perbatasan, dan di jual di seluruh Tiongkok.”Pasar lokal“Permintaan domestik di Vietnam sebenarnya sangat kecil, setidaknya hingga 1990-an,” kata Hendrie. Ia melihat bahwa permintaan akan cula badak menguat seiring tumbuhnya ekonomi Vietnam yang juga membawa Humvee dan Lambhorgini ke jalanan Hanoi. | ['iklim/cuaca' 'kebijakan' 'lahan' 'penyelamatan lingkungan' 'perdagangan'] | [0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06] |
Meski Badak Jawa Telah Punah di Vietnam, Namun Perdagangan Cula di Negeri Ini Tetap Terjadi | Meskipun cula badak sebenarnya hanyalah keratin, sama dengan rambut manusia dan kuku, para praktisi medis di sana mengklaim bahwa cula badak mampu menyembuhkan mabuk, bahkan kanker. “Yang paling kentara adalah, kini cula badak dianggap sebagai simbol kekayaan,” kata Hendrie.Tak hanya dikonsumsi sendiri, Vietnam juga menjadi tempat transit utama untuk cula badak, sisik trenggiling, dan gading gajah untuk diselundupkan ke Tiongkok. Menurut Hendrie, penyelundupan ini, dalam skala besar, beberapa kali tertangkap di bandara, pelabuhan, maupun perbatasan.“Tak ada yang tahu pasti berapa persentase yang dipasarkan di Vietnam dan berapa yang diselundupkan ke Tiongkok melalui Vietnam” kata Hendrie. Jaringan penyelundup internasional mengambil keuntungan dari batas kedua negara yang minim penjagaan. “Dan barang-barang yang dikirim ke Tiongkok melalui Vietnam memang tidak melewati pemeriksaan ketat, dibandingkan melalui pelabuhan.” Biasanya, cula badak ditempatkan di kotak yang dimasukkan dalam truk, lalu dibawa melalui Highway 18, langsung ke perbatasan Tiongkok.Memutus rantai LSM yang berbasis di Belanda, Wildlife Justice Commission (WJC) baru-baru ini menyelesaikan investigas di Nhi Khe, sebuah kawasan kerajinan di pinggiran Kota Hanoi yang dikenal sebagai tempat transit cula badak, gading gajah, dan lainnya, sebelum dibawa ke Tiongkok. “Sangat mengejutkan” kata Olivia Swaak-Goldman dari WJC kepada Mongabay. “Jumlah yang diperdagangkan begitu besar”“Kami berhasil mencatat ada 579 cula badak, separuh dari semua badak yang dibunuh di Afrika Selatan” kata Swaak Goldman. WJC juga menemukan, kebanyakan cula tersebut bukan dijual untuk bahan obat, tapi untuk tempat minum dan gelang, dipasarkan di Tiongkok. Jadi kini, usaha-usaha untuk mengurangi permintaan cula badak, harusnya tak lagi berfokus pada mitos tentang khasiatnya untuk pengobatan. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'iklim/cuaca' 'pendanaan'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Meski Badak Jawa Telah Punah di Vietnam, Namun Perdagangan Cula di Negeri Ini Tetap Terjadi | Vietnam kini sedang menghadapi tekanan internasional karena kegagalannya mencegah dan menghentikan praktik penyelundupan ini. WJC telah menyerahkan hasil penyelidikannya kepada para apartat Vietnam, namun belum ada tindak lanjut. Organisasi seperti WWF mendesak Vietnam untuk dikenai sanksi dibawah CITES, dan kini semua mata tertuju ke Vietnam karena negara tersebut akan menjadi tuan rumah International Conference on the Illegal Wildlife Trade pada 17 Nov 2017.Meski begitu, Hendrie memilih utuk melihatnya dalam rentang waktu panjang. Vietnam telah berhasil membuat kemajuan dalam pemberantasan perdagangan cula badak dan gading gajah dalam 10 tahun terakhir. Ada kemajuan. Meski kemajuan tersebut sangat terlambat untuk menyelamatkan badak jawa di Vietnam. Para pegiat konservasi berharap berbagai perubahan nyata akan dilakukan untuk menyelamatan badak-badak yang ada di tempat lainnya.Sumber tulisan:Isabel Esterman. Its own rhinos hunted to extinction, Vietnam is a hub for the rhino horn trade. Mongabay.com [SEP] | ['masyarakat desa' 'iklim/cuaca' 'kebijakan' 'pendanaan'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Hanya Sepekan, 9 Nelayan Pengebom Ikan Asal Sikka Ditangkap. Kenapa Kian Marak? | [CLS] Patroli gabungan satuan pengawas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas PSDKP) Flores Timur bersama Direktorat Polair Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) saat melakukan patroli di laut Flores dalam wilayah Kabupaten Sikka menemukan aktivitas pengeboman ikan.Pelaku menangkap ikan menggunakan bom di sekitar perairan Wair Nokerua, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka. Sebanyak empat nelayan berinisial A (36), AH (17), S (17) dan T (30) asal Desa Kolisia ditangkap, Jumat (26/2/2021) kemudian diserahkan ke penyidik Satwas PSDKP Flores Timur untuk diproses hukum.Berselang empat hari, Selasa (2/3/2021) kapal patroli P. Sukur XXII-3007 Polair Polda NTT kembali menangkap lima nelayan usai melakukan pengeboman ikan di perairan Pulau Pangabatang.Lima nelayan asal Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur ini pun diamankan di Pos Polair Maumere. Kelimanya sedang menjalani pemeriksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaaan Tinggi NTT untuk diproses hukum.Direktur Polairud Polda NTT, Kombes Polisi Andreas Heri Susi Darto melalui Panit Siesidik Direktorat Polairud Polda NTT, I Nyoman Bagia Utama saat ditemui Mongabay Indonesia Kamis (4/3/2021) menjelaskan aparat Polair menangkap lima pelaku itu setelah mendapatkan laporan masyarakat dan mendapati mereka melakukan pengeboman ikan.Para pelaku menggunakan sebuah perahu motor dan dua sampan, dimana dua nelayan nelayan menggunakan dua sampan melihat ke dasar laut menggunakan kaca mata selam.“Saat melihat banyak ikan sedang berada di terumbu karang, para nelayan melemparkan bahan peledak atau bom. Selang beberapa saat perahu motor membawa kompresor dan menurunkan nelayan untuk menyelam mengumpulkan ikan hasil bom,” ungkap Nyoman.baca : Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | ['iklim/cuaca' 'penelitian' 'perusahaan'] | [0.00023018968931864947, 7.6199598879611585e-06, 0.9997621774673462] |
Hanya Sepekan, 9 Nelayan Pengebom Ikan Asal Sikka Ditangkap. Kenapa Kian Marak? | Saat petugas bergerak hendak melakukan penangkapan, pelaku melarikan diri menggunakan perahu dan sempat membuang barang bukti berupa ikan hasil pengeboman ke laut.“Setelah pelaku berhasil diamankan, petugas pun kembali ke lokasi ikan dibuang dan mengumpulkan ikan sebagai barang bukti. Para nelayan pun mengakui ikan yang didapat dipergunakan dengan cara menggunakan bahan peledak atau bom,” jelasnya.Petugas mengamankan barang bukti, antara lain satu perahu, dua sampan, berbagai alat selam, satu buah korek api dan 70 ekor jenis ikan campuran. “Kelima nelayan tersebut mempunyai peran masing-masing baik sebagai pemantau ikan, penyelam maupun petugas yang melempar bahan peledak,” ungkapnya.Nyoman menjelaskan kelima nelayan tersebut melanggar pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.31/2004 juncto pasal 85 UU No.45/2009 tentang Perubahan atas UU No.31/2004 tentang Perikanan. “Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perikanan dan ancaman hukumannya diatas lima tahun penjara,” terangnya.baca juga : Polda NTT Tangkap Pemasok Bahan Bom dan Pelaku Pengeboman Ikan, Bagaimana Selanjutnya? Wilayah KonservasiLokasi penangkapan ikan di perairan Pulau Pangabatang berada di dalam wilayah Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Maumere. Kewenangannya berada dibawa BKSDA NTT melalui Seksi Konservasi Wilayah IV Maumere.Yohanes Don Bosco R. Minggo, Ketua Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikananan Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere menyesalkan aktifitas destructive fishing yang terus berulang.Rikson sapaannya menegaskan wilayah depan perairan Pangabatang dan depan Desa Darat Pantai merupakan daerah potensial perikanan dan masuk zona hijau wilayah konservasi.“Sangat disayangkan penangkapan ikan dengan bahan peledak kian marak di wilayah TWAL Teluk Maumere,” sesal Rikson saat ditanyai Mongabay Indonesia, Sabtu (6/3/2021). | ['penelitian'] | [0.013190730474889278, 0.00037259547389112413, 0.986436665058136] |
Hanya Sepekan, 9 Nelayan Pengebom Ikan Asal Sikka Ditangkap. Kenapa Kian Marak? | Rikson menyebutkan para nelayan kecil pemilik kapal berukuran dibawah 10 GT itu tidak jera menangkap ikan dengan cara mengebom. Menurutnya bila ada bantuan kapal dan alat tangkap yang lebih canggih dan membuat hasil tangkapan lebih banyak, mungkin bisa membuat nelayan kecil beralih dari mengebom ikan.“Alat tangkap modern bisa memudahkan nelayan menangkap ikan dengan hasil tangkapan yang lebih banyak,” tuturnya.perlu dibaca : Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan Teluk Maumere Kembali Ditangkap. Kenapa Terus Berulang? Rikson sesalkan proses pendampingan dan edukasi kepada para nelayan tidak berjalan. Ia menyebut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sikka tidak memiliki anggaran karena kewenangan wilayah laut sudah beralih ke provinsi.Menurutnya secara kolektif memang pengawasan selain menjadi tugas DKP, juga merupakan tugas PSDKP, Polair, TNI AL termasuk Bea Cukai yang mengawasi masuknya bahan baku pembuatan bahan peledak.“Kalau masih ada pasokan bahan baku peledak dari luar maka pengawasannya tidak benar. Oknum penegak hukum di Sikka saja menjual barang bukti pupuk yang dipergunakan dalam pengeboman ikan,” sesalnya.Rikson mengaku miris melihat ikan-ikan karang di PPI Alok, Maumere yang dijual banyak diperoleh dari penggunaan bahan peledak atau bom. Dia juga menyesalkan tidak ada data base di PPI Alok tentang jenis dan jumlah alat tangkap serta jumlah ikan yang ditangkap nelayan setiap harinya.“Sistem perikanan tangkap berkelanjutan dan lestari di Sikka tidak berjalan. Sampai saat ini belum ada data potensi ikan. Kalau datanya tidak ada, bagaimana mengukurnya?,” ucapnya.baca juga : Ikan Hasil Destructive Fishing Tak Akan Pernah Lolos Sertifikasi Hukuman Tetap Ringan | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'konflik' 'pendanaan' 'perdagangan'
'hewan terancam punah'] | [0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634] |
Hanya Sepekan, 9 Nelayan Pengebom Ikan Asal Sikka Ditangkap. Kenapa Kian Marak? | Rata-rata pelaku pengeboman ikan di NTT hukumannya dibawah 3 tahun. Rikson meminta agar hukuman terhadap pelaku diperberat agar bisa memberi efek jera. Dia menyarankan pelaku tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang Perikanan, tetapi juga undang-undang konservasi serta bahan peledak.“Harusnya aparat penegak hukum lebih jeli melihat hal ini. Pelaku harus dijerat dengan undang-undang lainnya juga agar hukumannya berat dan pelaku jera,” imbuhnya.Rikson mengaku bukan saja bom ikan yang selalu dipergunakan, namun alat tangkap tidak ramah lingkungan masih marak dipakai. Aturan perikanan menyebutkan ukuran jaring yang diperbolehkan bagi nelayan lampara berukuran lebih dari 1 inchi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan.“Jaring ini masih banyak dipakai nelayan kita dan tidak pernah dikontrol. Pakai jaring in, ikan ukuran kecil ikut tertangkap. Belum sempat bertelur sudah ditangkap,” sesalnya.Penasihat Maumere Diver Community (MDC), Yohanes Saleh sependapat. Menurutnya, pelaku masih dihukum ringan. Bahkan lima pelaku yang ditangkap, dua pelaku ternyata baru bebas dari penjara dengan kasus serupa.Hans sapaannya menegaskan penggunaan bom ikan di laut membuat radius kerusakan bisa tiga kali lipat dibandingkan dengan di daratan. Ini terjadi karena hentakan dan tekanan arus akan menganggu pertumbuhan terumbu karang.“Kita akan buat surat kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar bisa jadi masukan. Pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak harus dihukum berat,” tegasnya.Hans menyebut masyarakat sebenarnya harus bisa mengawasi dan turut menghakimi pelakunya dengan hukuman adat. “Kalau bicara laut maka menjadi kebutuhan semua orang. Bukan perikanan saja, sebab perairan menjadi daerah pariwisata dan penunjang keberlangsungan hidup buat masyarakat, bukan saja buat nelayan,” pungkasnya. [SEP] | ['perdagangan' 'hewan terancam punah'] | [0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523] |
Ini Ragam Cara Meraup Ikan Cuma-cuma di Pengambengan Jembrana | [CLS] Pagi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah hiruk pikuk yang unik. Remaja dan lanjut usia rebutan ikan yang digotong dari kapal laut sampai tempat penimbangan dan pabrik pengolahan.Sedikitnya ada empat pekerjaan dengan sebutan berbeda yang mengais ikan tanpa perlu melaut dan membeli ikannya di pelabuhan ikan besar di Jembrana, Bali Barat, sekitar 3 jam berkendara dari Kota Denpasar ini. Semuanya bisa diamati ketika masuk area dermaga dan menyaksikan buruh menurunkan hasil tangkapan dari kapal laut.Perhatian langsung tertuju pada puluhan perempuan, sebagian lanjut usia yang berjibaku merogoh ikan dari keranjang-keranjang yang diangkut buruh dari kapal menuju lokasi penimbangan. Mereka berendam di dalam laut yang airnya berwarna keruh dan bau selama beberapa jam, sepanjang waktu pengangkutan.baca : Kedonganan, Kampung Nelayan yang Bertahan di Pusat Turisme Bali Ngunjuk, demikian sebutan warga sekitar pada jenis pekerjaan mengambil ikan seenaknya ini. Namun ada tekniknya. Mereka harus bergerak cepat, menjulurkan tangan ke keranjang-keranjang berjalan ini. Karena buruh angkutnya juga bergerak cepat walau berjalan dengan air laut sampai dada. Para buruh ini tak akan berhenti, tukang ngunjuk inilah yang harus mengikuti keranjang. Dari tiap keranjang yang dipikul dua buruh, tiap perempuan ngunjuk hanya bisa meraup ikan satu tangan. Kemudian dimasukkan ke jaring yang terendam dalam air laut yang mulai legam warnanya.Di pinggir pelabuhan, ada sejumlah orang disebut Belantik yang menunggu setoran ikan dari tukang ngunjuk. Semacam penampung hasil pengambilan ikan itu. Ibu Um, salah satu Belantik yang tekun memantau aktivitas tukang Ngunjuk ini. “Saya yang membeli hasil dari ngambil-ngambil ikan itu,” katanya tersenyum. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'iklim/cuaca' 'inovasi' 'penelitian'
'hewan terancam punah' 'trivia'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Ini Ragam Cara Meraup Ikan Cuma-cuma di Pengambengan Jembrana | Menurutnya, tukang ngunjuk yang nyaris semuanya perempuan ini bisa lebih banyak penghasilannya dibanding Belantik, penampungnya. “Bisa sampai Rp1 juta kalau dapat banyak, tergantung kualitas dan harga ikan,” lanjut Bu Um.Misalnya saat ini, tiap hari para Belantik bisa dapat 1 ton ikan dari tampungan tukang Ngunjuk saja. Harga termurah Rp2500/kg jika ukuran ikan kecil dan kurang segar. Sementara termahal bisa sampai Rp10 ribu. Bu Um harus memantau harga terkini di tingkat pengepul besar tiap saat. “Mantau tiap hari lewat HP,” serunya.baca juga : Foto : Merekam Kehidupan di Pelelangan Ikan Lamongan Jenis ikan yang didapatkan mayoritas nelayan besar adalah anak lemuru dan lemuru. Ikan-ikan ini jadi bahan baku ikan kaleng dan yang kualitasnya lebih jelek jadi bahan baku tepung pakan ternak.Di arena perebutan ikan antara kapal nelayan dan lokasi penimbangan ini ada dua jenis pekerja lain, tukang jaring dan pengambil. Orang yang menjaring kebanyakan laki-laki, membawa saringan besar. Mereka bekerja di dekat kapal laut, menjaring ikan-ikan yang jatuh dari proses angkut oleh tukang pikul. Keranjang-keranjang pikulan diisi sampai melebihi kapasitasnya, sehingga banyak yang terjatuh saat diturunkan dari kapal.Tukang jaring ini tak hanya menjaring ikan segar, juga ikan yang sudah mengapung lebih dari satu hari. Hasilnya lebih sedikit dan lebih beragam dibanding tukang ngunjuk. Jika para ngunjuker berhubungan dengan belantik, tukang jaring ini biasanya dibantu keluarga atau temannya yang menunggu di pinggiran. Menampung hasil jaring dan memilahnya.Keriuhan lain ada di dekat parkir kendaraan yang menampung keranjang-keranjang dari tukang pikul. Ada puluhan pengambil ikan yang mendekati truk, halnya ngunjuk, mereka meraup ikan di keranjang lalu dimasukkan ember. Bedanya, mereka beraksi di darat. Mereka juga cekatan mengambil ikan-ikan yang terjatuh dari truk. | ['inovasi' 'penelitian' 'trivia'] | [0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417] |
Ini Ragam Cara Meraup Ikan Cuma-cuma di Pengambengan Jembrana | Misalnya Yuni dan anak remaja perempuannya yang sedang libur sekolah melakoni pekerjaan meraup dan memungut ikan di sekitar truk pengangkut ini. Pada 4 Juli lalu, pagi hari sekitar pukul 10, ia sudah memilah 3 ember besar. Ada juga Misnarti yang memilih mengambil ikan di darat dibanding berendam di laut karena perlu tenaga ekstra dan ketahanan tubuh. “Di laut dingin,” tunjuknya pada mereka yang sedang ngunjuk.menarik dibaca : Perdagangan Hiu Marak di TPI Brondong, Berikut Foto-fotonya Ada juga pedagang keliling yang siap menampung ikan-ikan hasil rogohan itu. Pedagang bermotor ini keliling desa menawarkan hasil tangkapan nelayan hari itu.Prinsip seluruh pekerja ini adalah sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Mengumpulkan segenggam demi segenggam jadilah berkeranjang. Anehnya, tak ada yang terlihat marah atau mengusir semua pekerja pengumpul ikan ini. Padahal yang berkorban modal dan tenaga untuk menangkap ikan adalah para pelaut atau saudagar kapal. Sepasang kapal Selerek melaut dan menjaring ikan, ratusan orang di darat mendapatkan berkahnya.Bagus Sudanajaya, Kasi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan menyebut aneka pekerjaan mendapat ikan ini adalah keseharian. Ada banyak pihak yang bisa menampung seperti pedagang kecil, menengah, dan besar. Sementara pemilik kapal memasok ke belasan pabrik ikan kalengan di dekat pelabuhan.Pemerintah pusat mengelola pelabuhan sejak 2006, serah terima dari provinsi. Sejumlah sarana yang akan dikembangkan selain pendaratan ikan adalah bengkel perbaikan kapal.Secara umum, pelabuhan Pengambengan masih perlu ditata dan dikelola limbahnya karena bau cukup menyengat sejak mulai dari jalan raya. Padahal ada kampus besar Politeknik Perikanan dan Kelautan Jembrana di samping pelabuhan. Desain breakwater, batu besar untuk menahan arus juga perlu dievaluasi dampaknya pada pesisir sekitar. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'inovasi' 'penelitian' 'trivia'] | [0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417] |
Ini Ragam Cara Meraup Ikan Cuma-cuma di Pengambengan Jembrana | baca juga : Foto : Beginilah Aktivitas Nelayan Indonesia Sedikitnya ada 60 pasang kapal kayu Selerek, purse seine yang mirip dengan kapal di Muncar, Banyuwangi. Sisanya sekitar 400an unit kapal lebih kecil berbahan fiber. Pelabuhan perikanan besar lain di Bali adalah Sangsit (Buleleng) dan Kedonganan (Badung).Suasana khas di Kedonganan adalah adanya pasar ikan yang selalu ramai pembeli, termasuk turis asing. Mereka bisa melihat aktivitas nelayan mendarat, sampai menikmati hasil tangkapan dengan membeli dan membawanya ke jasa pembakaran ikan. Walau tak semuanya hasil tangkapan perairan Kedonganan. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik'] | [0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417] |
Susi Larang Botol Kemasan dan Sedotan Plastik di Pulau Pari. Kenapa? | [CLS] Saat ini, tidak ada satupun wilayah di bumi yang bersih dari sampah plastik, baik di daratan maupun lautan. Termasuk di Indonesia, sampah plastik di lautan sudah menjadi masalah besar. Tidak terkecuali di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta.Meskipun masyarakat Pulau Pari relatif telah menjaga kebersihan lingkungan daratannya, tetapi bukan berarti masalah sampah plastik selesai. Sampah plastik tetap ada karena plastik sudah lekat dengan kehidupan sehari-hari. Termasuk penggunaan minuman kemasan, sedotan dan snack kemasan yang umumnya dengan plastik.Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak masyarakat Pulau Pari untuk membatasi penggunaan sampah.“Mulai besok tidak boleh lagi ada minuman sedotan di pulau ini. Karena plastik itu dibuang kemana? (Sampah plastik) di laut itu baru hancur 450 tahun. Indonesia ini sekarang penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Malu kita. Kita mandi pakai sabun, habis pakai sabun pakai bedak, habis pakai bedak, pakai minyak wangi. Kurang apa lagi? Tapi buang plastik ke sana (laut). Kitanya bersih alamnya kotor,” kata Susi ketika berdialog dengan tokoh masyarakat dan warga Pulau Pari, Minggu (22/7/2018).baca : Darurat: Penanganan Sampah Plastik di Laut Ia mencontohkan keberhasilan Kenya, Namibia, dan Ghana mengurangi penggunaan plastik. Salah satunya mengganti penggunaan kantong plastik dengan tas ramah lingkungan.“(Orang) ke pasar beli cabai setengah ons (dibungkus) 1 kresek, bawang merah ½ ons (dibungkus) satu kresek. Satu ibu rumah tangga pulang habis belanja bawang merah (bawa) satu kresek, jahe (dibungkus) satu kresek, semua (belanjaan) sepuluh kresek bawa pulang ke rumah. Habis itu jadi sampah. Mau nanem pisang, nyangkul tanah isinya apa? Kresek,” keluh Susi. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'pertanian'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Susi Larang Botol Kemasan dan Sedotan Plastik di Pulau Pari. Kenapa? | Ia meminta pemda setempat, aparat keamanan dan masyarakat bersinergi membuat aturan khusus larangan membuang sampah sembarangan, demi keindahan dan kebersihan untuk mendukung pariwisata di Pulau Pari.“Persoalan pulau itu ada di kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini sangat penting. Bayangkan setiap minggu 1000 turis datang ke mari. Masing-masing bawa kantong kresek berapa? Bungkus makanan dan lain-lain, mau dikemanakan sama Bapak-bapak? Buang ke laut? Pada saat air pasang balik lagi. Laut itu tidak suka dengan sampah. Pasti akan kembali ke pantai Bapak,” paparnya.Selain itu, warga Pulau Pari juga diminta tidak membuang langsung limbah minyak, sampah kimia, cat, dan oli ke laut karena dapat merusak terumbu karang.baca : Yuk, Bantu Anak-Anak Pulau Pari Menanam Mangrove dan Bersihkan Pantai Sedangkan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan warga Pulau Pari menjaga kebersihan lingkungannya dari sampah plastik. “Disini (Pulau Pari), mereka menjaga lingkungannya bersih sekali. Baik di daratan, pantai dan lautnya. Sampah plastik datang dari luar Pulau Pari,” kata Yaya, panggilan akrab Nur Hidayati yang berada di Pulau Pari saat dihubungi Mongabay Indonesia pada Senin (23/7/2018).Dia menjelaskan warga Pulau Pari sempat menggantungkan hidupnya dengan budidaya rumput laut. Akan tetapi karena pencemaran di perairan Kepulauan Seribu termasuk di Pulau Pari yang tinggi, budidaya rumput laut pun jadi mati.Seperti diketahui Pulau Pari yang merupakan bagian dari Kepulauan Seribu dekat dengan Teluk Jakarta dengan aktivitas pelabuhan yang tinggi dan juga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan jalur transportasi laut yang padat, sehingga tingkat pencemaran juga tinggi.“Mereka kemudian beralih ke wisata. Sambil merehabilitasi mangrove. Tetapi pariwisata di Pulau Pari sedang ada kasus. Kami sudah lama melakukan pendampingan disini,” katanya. | ['Aparatur Sipil Negara' 'konflik'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Susi Larang Botol Kemasan dan Sedotan Plastik di Pulau Pari. Kenapa? | baca : Pulau Pari, Gairah Wisata Baru di Kepulauan Seribu Warga Pulau Pari memang sedang menghadapi kasus sengketa lahannya dengan PT Bumi Pari Asri (BPA) yang ingin menguasai pulau tersebut untuk bisnis pariwisatanya.Yaya mengatakan Walhi bersama koalisi beberapa LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) melakukan pendampingan ke warga Pulau Pari dalam kasus sengketa lahan tersebut.baca : Siapa Pemilik Pulau Pari Sebenarnya?Koalisi tersebut kemudian mengajak pemerintah pusat, berbagai lembaga negara dan kementerian terkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut sengketa kepemilikan lahan antara warga Pulau Pari dan perusahaan tersebut. “Kita mengajak Bu Susi untuk mendukung perjuangan masyarakat Pulau Pari,” kata Yaya yang ikut mendampingi Susi saat di Pulau Pari.Yaya mengutip ucapan Susi saat dialog dengan warga Pulau Pari bahwa pulau masih banyak sehingga tidak pantas untuk diperebutkan. Apalagi warga juga sudah lama tinggal di Pulau Pari secara turun temurun. “Bu Susi menyindir perusahaan tersebut agar mencari pulau lain untuk bisnis wisatanya,” jelasnya.baca juga : Pulau Pari, Riwayatmu Kini… Dia menjelaskan sebenarnya Koalisi mengundang Ombusdman RI, kementerian seperti Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, KKP, dan KLHK, serta Pemprov DKI untuk datang ke Pulau Pari untuk membahas permasalah sengketa kepemilikan untuk datang pada Sabtu (28/7/2018) sekaligus menanam bibit mangrove untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia setiap tanggal 26 Juli.“Akan tetapi karena Bu Susi tidak bisa datang pada tanggal 28 Juli, maka beliau datang hari Minggu (22/7/2018) kemarin untuk berdialog dengan warga dan menanam mangrove,” jelas Yaya.baca juga : Perbedaan Cara Pandang Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari, Seperti Apa? | ['konflik' 'pendanaan' 'perusahaan'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
Susi Larang Botol Kemasan dan Sedotan Plastik di Pulau Pari. Kenapa? | Tanam MangroveSelain berdialog dengan warga Pulau Pari, Susi Pudjiastuti juga menanam bibit mangrove. Dia menyarankan agar dibuat kanal bagi orang yang ingin berwisata masuk ke hutan mangrove. Dengan adanya kanal, wisatawan tidak akan merusakan hutan mangrove dan mengganggu satwa laut seperti ikan dan kepiting yang bereproduksi disitu.Susi juga menghimbau warga untuk tidak menebang pohon mangrove untuk membuat rumah maupun kolam pertambakan udang, karena fungsinya sebagai penahan gelombang laut dan habitat nyamuk malaria. Sedangkan Yaya mengatakan, warga Pulau Pari sudah sejak lama memiliki inisiatif untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove yang sebelumnya rusak. Padahal hutan mangrove mempunyai nilai ekonomi seperti kepitinga dan udang.“Ketika mangrove rusak dibutuhkan gerakan massal seperti yang dilakukan masyarakat Pulau Pari. Dan ini seharusnya dilindungi pemerintah dan diberikan fasilitasi-fasilitasi sehingga inisiatif warga makin banyak muncul dan menumbuhkan perbaikan-perbaikan di berbagai tempat,” papar Nur Hidayati.Sementara itu, Ketua Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) Sahrul Hidayat mengungkapkan, upaya pelestarian mangrove juga telah ditularkan masyarakat Pulau Pari kepada para wisatawan yang datang. “Setiap kita kedatangan wisatawan, kita selalu tawarkan kalau mau kunjungan ke Pari ayo kita bersama lihat tanaman mangrove. Dengan kunjungan Anda ke Pulau Pari, berarti Anda menanamkan kebaikan buat Pari sekarang dan ke depan,” tambahnya.***Keterangan foto utama : Sampah plastik dan botol bekas air mineral dikumpulkan oleh anak-anak pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Foto: Ridzki R. Sigit/Mongabay Indonesia [SEP] | ['kebijakan' 'konflik' 'lahan' 'hewan terancam punah' 'sawit' 'tambang'] | [4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688] |
Unreported Fishing: Tangkapan Hiu-Pari Tidak Tercatat, Jadi Celah Masalah di Aru | [CLS] Sepanjang pelabuhan kayu Pantai Belakang Wamar, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku (11/02/2023), berlabuh belasan kapal nelayan berukuran 10-15 gross tonnage (GT). Di sepanjang pelabuhan berjejer kulit hiu. Area pelabuhan hanya menyisakan sekira dua meter untuk lalu-lalang orang.Sedang di sisi kiri ujung pelabuhan, terparkir kapal berkelir biru membongkar hasil tangkapan. Dari palka, awak kapal mengangkat potongan daging hiu pari untuk dipindahkan ke gerobak besi.Setelah terisi penuh, gerobak didorong menuju bangunan kayu. Letaknya, bagian kiri menuju pelabuhan tersebut.Di dalam bangunan, pekerja mencuci potongan daging hewan vertebrata itu. Dagingnya dilumuri garam dan disimpan di bak tertutup. Cara pengawetan itu di Aru dikenal dengan nama daging kanas.Yassar, Pengawas Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual Wilayah Kerja Dobo, membenarkan praktek pengawetan itu lazim dilakukan.Mayoritas kapal penangkap, sebutnya, biasa mendaratkan hiu pari tak utuh lagi. Tanpa sirip, kulit dan dagingnya sudah terpotong-potong untuk diolah menjadi daging kanas.“Pokoknya sudah hancur-lah, kita tidak tahu lagi jenis hiu pari apa,” ujar Yassar kepada Mongabay Indonesia di Dobo (15/02/2023). Baca juga: Perburuan Hiu-Pari yang Tak Pernah Mati Di bulan Februari 2023, dua kali Mongabay Indonesia melihat aktivitas serupa. Jurumudi perahu motor yang kami tumpangi mengaku jika sebelumnya dia adalah penangkap hiu.Bagi mantan awak kapal pancing rawai tersebut, dulu dia rutin mengolah daging kanas saat aktif bekerja. Dia bilang, kapal nelayan sebelum melaut sudah menyediakan stok garam, untuk mengolah daging kanas. Hiu pari yang terjaring jenis apapun, ekor dan sirip dipotong duluan, dan kulit kasarnya dikupas.“Daging kita potong-potong. Selesai itu lalu dilumuri garam, daging disimpan ke palka atau tong. Kita kerjakan di tengah laut,” sebutnya. | ['pendanaan' 'perusahaan' 'politik'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Unreported Fishing: Tangkapan Hiu-Pari Tidak Tercatat, Jadi Celah Masalah di Aru | Padahal jenis ikan hasil tangkapan wajib didaratkan dalam kondisi utuh, seperti diatur dalam Pasal 18 Permen KP Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendices Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).Otoritas Perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru mencatat, bahwa selama Januari-September 2022, volume daging hiu pari yang dijadikan daging kanas totalnya 205.738kg. Sedangkan sirip dan turunannya mencapai 30.867kg.Dari jenis-jenis hiu pari yang dimanfaatkan, adalah pari kikir (giant guitarfish) dan pari kekeh (wedgefish). Dua jenis pari itu masuk Daftar Merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN,) karena spesiesnya terancam punah.Selain masuk dalam Daftar Appendiks II CITES, pemerintah juga mengeluarkan regulasi seperti PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dimaksudkan untuk mengetahui jumlah hiu pari yang ditangkap.Juga Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Baca juga: Penelitian Ungkap Pengaruh Penangkapan terhadap Populasi Pari Kekeh di Alam Peredaran Perdagangan Hiu dan PariMongabay Indonesia coba mengkonfirmasi perihal peredaran jenis hiu pari di perairan Aru kepada Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (Loka PSPL), Santoso Budi Widiarto.Santoso menjelaskan bahwa memanfaatkan dan mengedarkan hiu pari yang ada di dalam Appendiks II CITES diperkenankan. Namun, ada regulasi yang harus ditaati pelaku usaha. Perkecualian adalah pada jenis yang statusnya masuk dalam perlindungan penuh. | ['penelitian' 'trivia'] | [0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189] |
Unreported Fishing: Tangkapan Hiu-Pari Tidak Tercatat, Jadi Celah Masalah di Aru | Dalam perdagangan dalam negeri, pengusaha harus memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) sesuai dengan kuota tahun berjalan. Saat mengirim muatan sirip hiu daging, tulang, kulit dan turunannya, Pemegang SIPJI diwajibkan mengurus Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) – Dalam Negeri, dan surat rekomendasi untuk jenis-jenis look alike species.Jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka Surat Keterangan Jenis Ikan (SKI) tidak akan diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon.Lebih lanjut Santoso tidak menafikan jika ada peredaran sirip hiu pari ilegal oleh pengusaha. Contohnya, di Ternate, Maluku Utara, yang dibawa melalui kapal penumpang.“Nah, Itu yang tidak bisa kita deteksi,” ungkapnya dalam penjelasan melalui pertemuan daring. “Saat ini, kami memberikan penyadartahuan kepada pengusaha.”Loka PSPL Sorong mencatat Januari-November 2022 tidak ada lalu lintas sirip hiu pari dan turunannya. “Sebelum 2022, kami melayani peredaran hiu pari di wilayah Maluku dari Ambon. Kini, sudah terlayani dari Dobo,” lanjut Santoso. Hiu Pari sebagai Tangkapan SampinganRaut wajah Paulus Deraukin, tampak gelisah. Sejak Januari–Februari 2023, dia tak rutin melaut akibat gelombang tinggi menerjang laut Aru, belum kunjung teduh.Meski begitu, Paulus berkeras hati tetap pergi melaut.”Lusa saya melaut di dekat Pulau Wamar. Semalam saja, lalu balik,” sebutnya (11/02/2023).Kapal milik Paulus bermesin engkol, panjangnya 7 meter. Alat tangkapnya, jaring insang hanyut. Dia mengejar ikan layar, tenggiri dan cakalang. Terkadang hiu pari tertangkap sebagai tangkapan sampingan (by catch).“Sejenis hiu pasir. Ukuran siripnya 8-25cm. Jadi masih kecil-kecil memang,” jelasnya.Dia bilang sekarang hiu pari banyak terkena jaring daripada tenggiri yang jadi target utama tangkapan. Sebutnya, tangkapan ikan turun drastis dipengaruhi aktivitas jaring bobo (purse seine). | ['Aparatur Sipil Negara' 'nelayan' 'penelitian' 'trivia'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Unreported Fishing: Tangkapan Hiu-Pari Tidak Tercatat, Jadi Celah Masalah di Aru | Paulus mengklaim, hiu pari melimpah di perairan Warialau, Kecamatan Aru Utara, Mariri dan Jambu Air, Aru Tengah. Ada pula di perairan Kabalsiang, Aru Utara Timur.Perairan dia melaut masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Perairan yang disebut-sebut tersubur di dunia dengan sumber daya ikan melimpah; pelagis besar dan kecil, demersal, serta ikan karang.Selain Paulus, ada Radani, nelayan Kota Dobo, yang juga menargetkan tenggiri dan ikan karang. Apabila banyak umpan, dia sering menggunakan pancing rawai dasar.”Pancing hiu pari sampingan saja,” katanya.Perairan favoritnya adalah Pulau Enu dan Pulau Karang yang masuk area Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara,. Luas perairannya 114.000 hektar.Paulus dan Randani, adalah potret kecil dari kebanyakan nelayan yang menjadikan hiu pari sebagai tangkapan sampingan. Namun, mayoritas nelayan menjadikan hiu pari sebagai tangkapan utama.Berdasarkan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) di Kabupaten Kepulauan Aru, kapal berukuran 1-10 GT totalnya 492 kapal. Nelayan dan pemiliknya, tersebar di desa dan sejumlah kelurahan.Alat tangkapnya beraneka ragam, ada rawai dasar, jaring insat hanyut; pancing ulur, pancing tonda, pukat cincin pelagis dan handline. Hasil tangkap nelayan mereka jual ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada. Randani misalnya, dia menjual badan hiu saja ke UPI, 1 kg seharga Rp 5 ribu. Sedangkan sirip diambil, dikeringkan lalu dia jual ke tempat lain.”Pembeli sirip di Dobo, jumlahnya ratusan,” singkatnya. Berdasarkan daftar yang diperoleh dari otoritas perikanan di Dobo, terdapat 12 UPI di Kabupaten Kepulauan Aru, 5 di antaranya beroperasi tanpa Surat Karantina Perikanan (SKP), statusnya pun dalam diproses.Masing-masing adalah CV Bahari Aru Utama, CV Mitra Leo Group, CV Niaga Indonesia, PT Adiguna Raya, dan CV Tunggal Karsa. Sedang 1 UPI, yaitu CV Citra Tunggal Karsa tidak memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). | ['iklim/cuaca' 'trivia'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Unreported Fishing: Tangkapan Hiu-Pari Tidak Tercatat, Jadi Celah Masalah di Aru | ”Iya betul, 12 UPI yang masih aktif beroperasi di Dobo,” ujar Reynaldo Hiariej, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Gugus Pulau IX, Kepulauan Aru.Saat mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Ferdy Tunggal, pemilik CV Citra Tunggal Karsa , dia enggan menanggapi lebih jauh mengenai status UPI miliknya yang beroperasi tanpa IUP.Dia mengelak dan menyarankan agar bertemu pengurus perusahannya.“Nanti hubungi orang saya saja, di sana [Dobo],” saat dikonfirmasi Mongabay Indonesia (22/02/2023). Ferdy sendiri banyak beraktivitas di Surabaya, Jawa Timur.Saat ditanya apakah perusahaannya menangkap hiu pari, Ferdy pun membantah. ”Kita nggak kerja itu,” jawab Ferdy. Dia mengaku, UPI–nya hanya membeli dan mengolah ikan tenggiri dan ikan dasar. Banyak Celah Tidak TercatatSuatu sore di pertengahan Februari 2023, kapal berukuran 7 GT membongkar hasil tangkapan di antara pelabuhan rakyat dan pelabuhan ferry di Kawasan Pasar Timur, Dobo.Pemandangan demikian lazim dan luput dari pengawasan. Ikan yang diangkut mobil picked up ini berjenis katamba. Entah dibeli pengepul atau UPI mana.Pelabuhan tidak resmi tersebut, bukan satu-satunya tempat membongkar muat ikan di Dobo. Belum terhitung lagi, -pelabuhan tangkahan, tempat labuh milik UPI yang berada di luar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Pelabuhan tangkahan dikelola secara perorangan atau kelompok.Di PPP yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, mencatat selama 2022 volume tangkapan mencapai 4.473.264 kg dari kapal berukuran 12-30 GT. Jenisnya cumi, udang dan bermacam jenis ikan termasuk hiu pari.Staf bagian data PPP Dobo, Yuli menjelaskan hasil tangkapan terlapor melalui e-logbook dan diverifikasi ulang oleh petugas. Dia mengatakan, hasil tangkapan bukan saja didaratkan di PPP, namun di tempat lain juga. Namun, awak kapal katanya selalu melapor dan di awasi petugas. | ['kebijakan' 'pendanaan' 'politik'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Unreported Fishing: Tangkapan Hiu-Pari Tidak Tercatat, Jadi Celah Masalah di Aru | “Walaupun di tengah laut sekalipun, mereka patuh melapor,” ujarnya.Yuli mengungkapkan khusus hasil tangkapan adalah kapal berukuran di bawah 10 GT, tidak tercatat. ”Nggak ada laporannya,” ungkapnya. Baca juga: Ada Apa dengan Perdagangan Hiu dan Pari di Indonesia? Persoalan IUU Fishing di AruMelalui program ATSEA2, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, mengkaji praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Aru selama tahun 2021. Stasiun samplingnya berada di di Kelurahan Siwalima dan Desa Karangguli.”Selain Aru, pemantauan juga ada di Merauke, Papua,” ujar Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW Indonesia.Menurut Abdi, unreported fishing di Aru, karena banyak pelabuhan tangkahan dan minimnya tenaga pengawas. Otoritas yang mengurusi sektor kelautan dan perikanan pun, diperkirakan hanya sekitar 40 orang bila digabungkan.Armada pengawasan juga terbatas. PSDKP Wilayah Kerja Dobo punya 2 speedboat, kelas Napoleon. Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku hanya memiliki armada 7 speedboat di 2022. Padahal laut mereka lebih dari 650.000 km2 dan lebih dari 1.300 pulau.Dengan kondisi demikian, bongkar muat dan transaksi di pelabuhan tangkahan, pastinya unreported jika tidak dicatat petugas.“Pelaporan ikan biasa dilakukan di UPI. Tiap kali mengirim ikan ke luar Dobo mereka menyerahkan manifes ke pelabuhan perikanan sebelum di kirim,” ujarnya. Tapi jumlahnya tidak terverifikasi karena ketiadaan perangkat. Hal ini sebut Abdi, bukan cuma di Dobo, melainkan juga di daerah lain.Khusus hiu pari di perairan Aru, data spesifik tentang penangkapannya tidak tersedia, meski Kepulauan Aru adalah salah satu titik perburuan hiu terbesar di Indonesia.“Setiap tahun rata-rata dihasilkan 18,6 ton sirip hiu kering dengan berbagai ukuran dari Laut Aru. Termasuk hiu pari,” jelas Abdi. | ['iklim/cuaca' 'konflik' 'krisis' 'perusahaan' 'hewan terancam punah'] | [0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06] |
Unreported Fishing: Tangkapan Hiu-Pari Tidak Tercatat, Jadi Celah Masalah di Aru | Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Aru, Ambram Tabela. Dia menyatakan, penarikan retribusi dari pengusaha sektor perikanan mengacu data pengiriman yang dilaporkan ke luar Aru.”Hanya cross check data pengiriman dari pihak pelabuhan. Untuk mengawasi langsung, kita sudah dibatasi kewenangan,” jelas Ambram. [SEP] | ['bencana alam' 'iklim/cuaca' 'konflik' 'lahan' 'hewan terancam punah'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Indonesia Masuk Dewan Eksekutif IOC UNESCO? Apa Manfaatnya? | [CLS] Peluang untuk meningkatkan kampanye ilmu kelautan semakin terbuka lebar menyusul terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Eksekutif dalam Komisi Oseanografi Antar Pemerintah (Intergovernmental Oceanographic Commission/IOC). Komisi tersebut ada dalam naungan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).Asisten Deputi Bidang Iptek Maritim Kemenko Kemaritiman Nani Hendiarti menjelaskan, terpilihnya Indonesia menjadi penanda bahwa perjuangan dalam beberapa tahun ini dalam mengamankan wilayah laut mulai mendapat apresiasi. Selain Indonesia, kata dia, masuk dalam anggota Dewan Eksekutif, adalah Australia, Jepang, Korea, Filipina, Pakistan, Thailand, dan Tiongkok.Pertemuan tersebut digelar di Paris, Perancis, pada akhir Juni lalu. Selain diwakili Kemenko Maritim, Indonesia juga diwakili delegasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Perwakilan Tetap RI di UNESCO, Paris. “Dengan terpilihnya Pemerintah Indonesia menjadi anggota Executive Member Council IOC of UNESCO untuk periode 2017 – 2019, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan tata kelola, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta program riset kelautan straregis,” ungkap Nani di Jakarta, awal pekan ini.Menurut dia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan pentingnya data bagi pembangunan kemaritiman serta pertumbuhan ekonomi kelautan. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat untuk bisa mewujudkan Pusat Data Kelautan Indonesia di bawah koordinasi Kemenko Maritim.“Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia dan Pasifik, posisi Indonesia sebagai Anggota Dewan Eksekutif akan membuka peluang semakin lebar dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia,” tutur dia. Pusat Data Kelautan | ['iklim/cuaca' 'konflik' 'krisis'] | [4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688] |
Indonesia Masuk Dewan Eksekutif IOC UNESCO? Apa Manfaatnya? | Tentang pembangunan Pusat Data Kelautan Indonesia, Nani menyebut, itu diperlukan koordinasi yang kuat di antara pihak terkait yang memiliki kepentingan sama. Tujuannya, agar pembangunan bisa mewujudkan peningkatan tata kelola, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) kelautan, serta program riset kelautan strategis.“Dengan membangun Pusat Data Kelautan, nantinya Indonesia menjadi kontributor untuk pertukaran data dan informasi oseanografi internasional. Kontribusi itu akan mendorong peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta literasi kelautan bagi peneliti muda,” papar dia. Nani memaparkan, riset kelautan bisa didorong dan ditingkatkan melalui rencana induk riset nasional (RIRN) dan juga grand strategy riset kelautan nasional yang sedang disusun bersama akademisi atau Universitas dengan berkoordinasi bersama Kemenko Maritim.“Bisa dilakukan melalui dua cara itu,” ucap dia.Terpilihnya Indonesia dalam keanggotaan Dewan Ekskutif, diyakini Direktur Jenderal UNESCO Irina Bukova akan menjadi awal yang cerah. Baginya, kemitraan dalam the Decade of Oceans akan semakin mendorong pemahaman tentang laut dan manfaatnya lebih luas bagi kehidupan masyarakat.Seperti halnya Bukova, Sekretaris Jenderal IOC Vladimir Ryabinin juga menyatakan perlunya sinkronisasi antara kebutuhan regional dengan sasaran global untuk lebih mengintegrasikan sumberdaya kelautan. Akurasi Data Sebelum berjuang di UNESCO, Indonesia lebih dulu berjuang di lembaga PBB lainnya, lembaga pangan (Food and Agriculture Organization/FAO). Di lembaga tersebut, Indonesia meminta negara-negara anggota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data sektor perikanan dan kelautan. | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'konflik' 'krisis'
'pendanaan' 'perusahaan' 'sawit'] | [0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523] |
Indonesia Masuk Dewan Eksekutif IOC UNESCO? Apa Manfaatnya? | Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, dengan meningkatkan pengelolaan kualitas data di masing-masing negara, maka selanjutnya FAO akan mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih baik lagi. Jika demikian, maka program peningkatan ketahanan pangan di seluruh dunia, khususnya Indonesia bisa berjalan dengan lebih bagus lagi.“Indonesia sangat mendorong negara-negara anggota FAO untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan ke FAO dengan lebih akurat, terbaru, dan bertanggung jawab,” ucap dia. Susi menjelaskan, karena data global yang akurat menjadi rujukan utama dalam mengelola sektor perikanan dan kelautan, maka sudah seharusnya setiap negara bisa mengelola sumber daya perikanan dan kelautannya dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.“Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan data perikanan yang lebih baik kepada Food and Agriculture Organization (FAO) untuk penyusunan The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA),” tutur dia.Perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat, itu menilai, mustahil bagi Indonesia dan negara-negara lain di dunia untuk bisa membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan, sementara data perikanan dan kelautan secara global tidak ada yang akurat dan kredibel.“Saat ini, Indonesia sedang mencanangkan program Satu Data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan proses pengumpulan data perikanan dengan tiga pendekatan, yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi,” jelasnya.Susi juga mengungkapkan tentang pentingnya implementasi FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plans of Action on IUU Fishing dalam sektor kelautan dan perikanan di semua semua negara. Menurutnya, itu bisa mendorong terciptanya pasar dunia yang lebih baik lagi dan bisa dipertanggungjawabkan. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'pendanaan' 'perusahaan' 'politik'] | [4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688] |
Indonesia Masuk Dewan Eksekutif IOC UNESCO? Apa Manfaatnya? | “FAO telah melakukan perbaikan dalam penerapan kuesioner untuk mengawasi implementasi FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries dan Internasional Plans of Action on IUU Fishing. Kemudian, ada juga laporan dan dokumen SOFIA. Ini harus diapresiasi,” ungkap dia.Susi menambahkan, perikanan menjadi salah satu faktor pendorong yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia, inklusivitas sosial, dan pelestarian lingkungan. Bagi dia, semua elemen ituada dalam perikanan dan kelautan di Indonesia.“Ini membuktikan bahwa Indonesia sangat serius menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dengan mendasarkan tiga pilar, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” tambahnya. Untuk diketahui, FAO Committee on Fisheries (COFI) merupakan lembaga dibawah FAO yang merupakan forum internasional untuk membahas berbagai permasalahan perikanan global. sementara, dari laporan SOFIA, pada 2014 lalu stok ikan dunia yang dieksploitasi mencapai total 90,1 persen.Sedangkan, pada 2015, Bank Dunia juga sudah merilis data bahwa pengelolaan stok ikan sepanjang tahun sudah tidak berjalan efektif. Salah satu penyebabnya, karena faktor adanya penangkapan ikan ilegal melalui IUU Fishing.Pada 2015, kata Bank Dunia, potensi uang yang hilang karena IUU Fishing dari total produksi perikanan dunia mencapai USD75 miliar sampai USD125 miliar atau ekuivalen Rp980,625 miliar sampai Rp1,634 triliun.Untuk Indonesia sendiri, Susi pernah menjelaskan, akibat perikanan tangkap yang ilegal, negara kehilangan pendapatan sebesar USD20 miliar atau ekuivalen Rp261,500 miliar. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'konflik'
'pendanaan'] | [0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634] |
Hiu Paus Mati Terdampar di Kawasan Wisata Candidasa | [CLS] Seekor Hiu Paus (Rhincodon typus) betina ditemukan mati terdampar di area wisata Pantai Candidasa, Karangasem, Bali, Minggu (6/12/2020). Ikan ini ditemukan dalam kondisi utuh sehingga masuk dalam kode 2 dalam pengelompokkan satwa laut terdampar. Ini adalah kasus terdampar pertama yang dilaporkan tahun ini di Karanagsem.Sebelum dikuburkan, tim penanganan juga melakukan pengukuran kepada bangkai ikan. Hiu paus ini mempunyai panjang sekitar 5 meter dengan berat perkiraan 1 ton, jenis kelamin betina serta mempunyai panjang sirip dorsal I 34 cm dengan lebar 5,5 cm, dan sirip dorsal II dengan panjang 30 cm dan lebar 14 cm.Yudisthio Wahyudi, Tim Respon Cepat Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar yang dikonfirmasi Mongabay Indonesia mengatakan saat pihaknya tiba di lokasi, sudah ada tim lain seperti penyuluh perikanan. Satwa sudah diangkat dan berada di pos Polair Candidasa. “Masih terkendala penguburan. Area pantai berbatu tak bisa dikubur di sana,” katanya.baca : Penyu dan Hiu Paus Mati Terdampar di Jembrana Dilihat dari foto-foto, hiu paus ini terdampar di bebatuan penahan ombak. Kawasan pesisir Candidasa mengalami abrasi parah sehingga kehilangan pantainya. Hanya sepotong pesisir yang masih memiliki pantai. Tak heran, sebagian besar lokasi hotel atau restoran terlihat tepat berada di titik air pasang laut.Akhirnya lokasi penguburan didapatkan setelah dikoordinasikan dengan Balai Produksi Induk Ikan Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem. “Dapat alat dan dikubur depan balai,” imbuh Yudhistio. Seorang warga menghaturkan canang, rangkaian bunga atau sesajen untuk mengantar spirit hiu paus sebelum dikubur. Dari datanya, ini kasus terdampar pertama di Karangasem tahun ini. | ['konflik' 'penelitian' 'hewan terancam punah'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
Hiu Paus Mati Terdampar di Kawasan Wisata Candidasa | Dari observasi awal, menurutnya tidak ada bekas luka atau indikasi kecelakaan kapal. Dari pengamatan visual individu hiu paus ini kemungkinan terjebak pasang surut di teluk saat mengejar makanannya. Tim tidak mengambil sampel DNA bangkai. Tes DNA bisa mengidentifikasi kekerabatan satwa secara pasti. Individu ini bisa diidentifikasi karena masih mati segar.baca juga : Kurang dari Dua Bulan, Empat Hiu Paus Terdampar di Jember Kepala BPSPL Denpasar Permana Yudiarso dalam catatan kronologisnya menyatakan Tim Respon Cepat BPSPL Denpasar melakukan penanganan terhadap seekor Hiu Paus bersama dengan Polairud Karangasem, BKSDA Karangasem, Dinas Perikanan Kabupaten Karangasem, Dinas Pemadam Kebakaran Karangasem serta masyarakat Dusun Samuh, Candidasa. Hiu Paus ini ditemukan mati di Pantai Candidasa, Karangasem pukul 05:00 WITA oleh masyarakat setempat.Tim Respon Cepat BPSPL Denpasar kemudian menuju ke lokasi dan berkoordinasi dengan Tim Lapangan yang sudah ada. Pada pukul 11.30 WITA Tim Respon Cepat BPSPL Denpasar tiba dan Hiu Paus sudah berada di atas mobil Dinas Pemadam Kebakaran Kab Karangasem. Tim yang ada di lapangan masih belum bisa melakukan evakuasi penguburan hingga pukul 12.30 WITA. Sampai akhirnya tim sepakat akan melakukan penguburan di Pantai Bugbug di belakang Kantor BPIUUK Karangasem, karena pihak BPIUUK Karangasem bersedia meminjamkan alat berat.Pada pukul 13.00 WITA Tim berhasil menguburkan bangkai Hiu Paus. “Ini adalah salah satu upaya kolaborasi yang cukup baik. Semoga semakin kuat koordinasi kita semua sehingga kasus seperti ini bisa kita segera selesaikan,” sebutnya.Hiu paus ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus). | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'konflik' 'hewan terancam punah'] | [0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213] |
Hiu Paus Mati Terdampar di Kawasan Wisata Candidasa | Mengacu pada Pasal 12 Undang-undang No.31/2004 tentang Perikanan, maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana.Sebelumnya ada dua kasus mamalia terdampar mati di Bali. Dua paus sperma mati terdampar di perairan Bali Selatan pada 17-18 November 2020. Satu individu bisa ditangani dengan dikuburkan. Paus sperma ini ditemukan dengan kondisi sudah diambil semua giginya.perlu dibaca : Aksi Penyelamatan Lumba-lumba, Paus Pembunuh Kerdil dan Hiu Paus di Bali, Maluku, dan Pasuruan Jalur migrasiPesisir Karangasem dinilai sebagai jalur migrasi satwa megafauna seperti hiu paus, paus sperma, dan lainnya.Panjang garis pantai kabupaten Karangasem yang berada di sisi Timur pulau Bali adalah 87 km. Produksi perikanan laut pada tahun 2015 mencapai 24.907,18 ton. Tercatat ada 5.472 orang warga Karangasem yang berprofesi sebagai nelayan. Termasuk kategori nelayan tradisional dan nelayan kecil, karena menangkap di kawasannya dengan perahu atau kapal bermesin tempel dengan bobot di bawah 10 Gross Tonnage (GT). Nilai produksi perikanan laut diperkirakan Rp290 miliar di empat kecamatan pesisir yakni kecamatan Manggis, Abang, Karangasem, dan kecamatan Kubu.Sebuah hasil penelitian pada 2017 menunjukkan makin kerasnya kehidupan nelayan di Kabupaten Karangasem, Bali. Jumlah tangkapan ikan makin menurun, hasilnya rata-rata masih dalam kategori ikan yuwana atau muda, dan nelayan semakin sulit mendapatkan ikan.Dari sejumlah indikator itu, peneliti menilai status sumberdaya ikan di Karangasem tergolong dalam kategori sedang. Pemetaan ini dilakukan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Udayana dengan Conservation International (CI) Indonesia serta Pemerintah Kabupaten Karangasem. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'hewan terancam punah' 'trivia'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Hiu Paus Mati Terdampar di Kawasan Wisata Candidasa | Riset bertajuk “Kajian Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Kabupaten Karangasem untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir” dilakukan dengan mengambil sampling ikan pada Februari-Mei 2017 dominan tongkol, sekitar 3000 ikan diukur bobot danpanjangnya. Peneliti juga mencatat sebaran ikan, panjang usia kawin untuk stok ikan, dan komposisi spesies dari alat tangkap yang digunakan.Bukan kali ini saja status perikanan berlebih karena juga terjadi pada 2010 dan 2011. Namun termasuk under exploited (underfishing) tahun 2003 hingga 2009 dan tahun 2014. Selanjutnya menjadi fully exploited pada 2012 dan 2013.baca : Ukuran Hiu Terbesar yang Pernah Ada di Bumi Terungkap Peneliti menyimpulkan tongkol di pesisir Karangasem tak bersaing ketat dengan spesies lain. Relatif gemuk tapi terlalu dini ditangkap, ukuran yuwana. Tak ada regulasi berapa ukuran yang bisaditangkap. Secara umum peneliti juga menyimpulkan tak banyak bycatch (tangkapan sampingan) hiu dan penyu.Made Iwan Dewantama dari Conservation International (CI) Indonesia menyebut ikan tongkol muda yang gemuk tidak bisa langsung diasosiasikan dengan laut yang sehat. Tapi bisa mengarah pada ketersediaan makanan ikan yang tak memaksa ikan tongkol berenang jauh.Sejumlah fakta yang mendukung di antaranya perairan Karangasem dilalui oleh arus lintas Indonesia (arlindo) yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia melalui Selat Lombok dan fenomena naiknya air dingin dari dasar samudra yang membawa makanan ke permukaan (upwelling). [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'penyelamatan lingkungan' 'hewan terancam punah'
'trivia'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
Lima Satwa yang ‘Hidup Kembali’ dari Kepunahan | [CLS] PBB memperingatkan bahwa setidaknya ada satu juta spesies hewan dan tumbuhan terancam punah di seluruh dunia. Penurunan dramatis keanekaragaman hayati global ini merupakan krisis tersendiri dan juga ancaman bagi populasi planet ini. Hal ini juga menimbulkan risiko langsung terhadap keamanan pangan global dan aktivitas ekonomi di berbagai negara.Sejak abad ke-16, ratusan spesies vertebrata telah menghilang -hampir semuanya disebabkan oleh aktivitas manusia- seperti perburuan liar, dan juga hilangnya habitat hewan-hewan tersebut. Hingga kini, ancaman itu tetap ada.Menurut data yang dihimpun Statista, sekitar 40% spesies amfibi, 33% terumbu karang, dan 14% spesies burung semuanya menghadapi masa depan yang suram. Di tengah masifnya ancaman kepunahan binatang dan tumbuhan, ada juga berita-berita yang memberi secercah harapan, yakni ditemukannya kembali beberapa hewan yang pernah diyakini telah lama punah. Dikutip dari World Economic Forum, berikut 5 satwa yang muncul kembali dari kepunahan. Satwa ini terakhir kali terlihat hampir 50 tahun lalu, dan setelah itu diasumsikan punah. Pada Agustus 2020, tim peneliti dan akademisi melaporkan bahwa makhluk mungil yang tampak aneh ini masih hidup dan sehat.Dikenal sebagai Somali Sengi, hewan seukuran tikus ini, dengan hidung memanjang yang khas mirip gajah, berkembang biak secara baik di Djibouti, negara di kawasan Tanduk Afrika. Terdapat 20 spesies sejenis di dunia, tapi hewan unik yang satu ini adalah yang paling misterius, hanya ada 39 spesimennya tersimpan. Sebelumnya, ia diketahui hanya eksis di Somalia. Pada 1872, seorang ahli botani berkebangsaan Prancis Benjamin Balansa, mencatat penemuan kadal saat mengunjungi Kaledonia Baru, sebuah koloni Prancis di kawasan Pasifik. Ukurannya cukup mencolok, yakni sepanjang 50 cm, sehingga tidak terlalu sulit untuk dikenali. Kadal ini dinamai kadal ‘teror’ karena mulutnya yang dipenuhi gigi-gigi tajam. | ['Aparatur Sipil Negara' 'penyelamatan lingkungan' 'hewan terancam punah'
'trivia'] | [0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386] |
Lima Satwa yang ‘Hidup Kembali’ dari Kepunahan | Namun, setelahnya, kadal ini tak pernah terlihat lagi di kawasan tersebut, diasumsikan sudah punah. Hingga pada 2003, kadal ini ditemukan kembali oleh para ilmuwan, dan kini lebih banyak penelitian dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Di Bumi, ada beberapa saja mamalia yang berbisa, dan Solenodon Kuba adalah salah satunya. Satwa ini pernah ‘punah’ beberapa lama, karena tak pernah lagi ditemukan di alam liar. Solenodon Kuba adalah salah satu fosil hidup yang pernah hidup satu zaman dengan dinosaurus, dan bentuknya tak berubah selama jutaan tahun.Gigitannya cukup mematikan, namun satwa itu kurang memiliki kekuatan dan ketangkasan untuk mempertahankan atau melarikan diri dari bahaya, menjadikannya sasaran empuk predator. Deforestasi juga berkontribusi pada gangguan populasinya. Cahow, atau petrel Bermuda, terakhir kali terlihat di Nonsuch Island di kawasan Bermuda pada 1620. Setelah itu, mereka tak pernah terlihat lagi. Mereka kemudian ‘hidup kembali’ tahun 2020, dan kemunculannya terekam kamera. Cahow adalah burung yang menggali dan sebagian besar habitat aslinya telah dihancurkan oleh erosi laut dan kerusakan akibat badai. Pemerintah Bermuda telah membangunkan tempat-tempat khusus bagi mereka untuk bersarang, dan memberlakukan perlindungan terhadap keberadaan mereka. Burung ini telah dianggap punah setelah penampakan terakhirnya tahun 1912. Pada 1990, satu individu ditemukan di negara bagian Queensland. Sayangnya, mati tak lama kemudian. Perlu 23 tahun lagi sebelum ada kemunculan lagi yang dicatat seorang peneliti. Lokasinya sama dengan penampakan pertama, di tempat yang hingga kini dirahasiakan untuk melindungi burung-burung tersebut. Pemerintah negara bagian Queensland mengawasi secara ketat suaka margasatwa tempat burung-burung tersebut hidup. [SEP] | ['penelitian'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Bunin, Mutiara Terpendam di Kaki Leuser | [CLS] Bunin, desa yang berada di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh ini memang aduhai. Hutannya asli, pemandangannya alami. Letaknya di kaki Kawasan Ekosistem Leuser, membuat siapa saja yang datang ingin selama mungkin menginap.Butuh tiga jam perjalanan dari Kota Langsa atau dua jam dari jalan Banda Aceh – Sumatera Utara menunju Bunin. Lelah akan sirna begitu kita melihat hamparan sawah yang hijau, sungai yang jernih dan masyarakat yang sederhana.“Di sini sebagian besar masyarakatnya keturunan Gayo, salah satu suku yang mendiami dataran tinggi Aceh. Umumnya, warga bekerja sebagai petani, pencari rotan, petani madu, dan ada yang menggantungkan hidup dengan mencari ikan di sungai,” terang Kepala Desa Bunin, Mustakirun, saat menerima kunjungan Mongabay Indonesia yang tergabung dalam tim Hutan Itu Indonesia, 22 Desember 2018.Baca: Foto: Sisi Lain Leuser dari Sungai Alas-Singkil Mustakirun mengatakan, Bunin memiliki potensi menjanjikan untuk dikembangkan sebagai wilayah ekowisata. Selain udara segar, hutan dan sungai di sini orisinil. Namun, semua itu butuh proses, masyarakat tentunya harus dipersiapkan dahulu.“Cita-cita kami adalah menjadi desa wisata alam, apakah menelusuri hutan dan sungai, termasuk sebagai daerah tujuan mancing ikan karena ada ikan jurung (Tor sp) ukuran besar di sini. Atau juga menjelajah Gunung Mancang yang juga ada air terjunnya dengan nama yang sama,” ujar mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kelahiran 1984. Kami bergerak, tergoda dengan penjelasan Mustakirun. Dua jam menelusuri aliran sungai untuk menuju Air Terjun Mancang. “Air terjun ini dinamakan Mancang karena letaknya di aliran Sungai Mancang. Bentuknya bertingkat, jernih dan pastinya tidak ada sampah plastik,” ujar Mustakirun yang turut menemai.Foto: Agusen, Desa Wisata Nan Indah di Kaki Leuser | ['iklim/cuaca' 'lahan' 'mangrove' 'pendanaan' 'politik' 'sampah' 'trivia'] | [0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217] |
Bunin, Mutiara Terpendam di Kaki Leuser | Apa yang dilakukan masyarakat Bunin untuk melindungi hutan? Mustakirun mengatakan, masyarakat sedang merintis memiliki hutan desa. Desa Bunin juga telah membentuk Lembaga Pengelolaan Hutan Gampong atau Desa (LPHG).“Awal Desember 2018, kami telah bertemu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh untuk membicarakan izin pengurusan hutan desa,” tuturnya.Baca: Ibrahim, Ahlinya Tumbuhan dan Satwa Liar Leuser Usulan hutan desaKetua LPHG Desa Bunin, Kabupaten Aceh Timur, Salat, menjelaskan, Bunin merupakan wilayah yang dikelilingi hutan lindung. Hutan yang mereka ajukan menjadi hutan desa itu seluas 2.780 hektar itu. Penyelamatan hutan harus segera dilakukan karena masih ada aktivitas penebangan liar dan perambahan yang mengakibatkan banjir bandang.“Selain antisipasi banjir, kami juga tidak ingin berkonflik dengan gajah liar. Gerak cepat kami lakukan, hutan harus diselamatkan. Inilah dasar pengajuan kami ingin memiliki hutan desa,” jelasnya. “Maju kena konflik satwa, mundur kena banjir. Padahal, pelakunya bukan warga Bunin. Jangan sampai juga terjadi longsor, karena hanya ada satu jalan menuju desa ini. Untuk itu kami bertekad mempunyai hutan desa,” tambah Mustakirun.Baca: Hutan Leuser yang Selalu di Hati Salman Panuri Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan, Bina Usaha, dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Aceh, Ridwan menyatakan, tujuan masyarakat ingin mengelola hutan desa sangatlah baik. Hanya saja, persepsi tentang bagaimana mengelola hutan itu yang harus disamakan anatara masyarakat dengan pemerintah.“Kalau tujuannya sudah sejalur, saya yakin mewujudkan hutan desa menjadi lebih mudah. Kita semua ingin hutan lestari dan masyarakat sejahtera,” terangnya.Ridwan berharap, ketika izin hutan desa keluar pastinya akan sangat membantu perekonomian masyarakat Bunin. “Untuk itu, penguatan lembaga masyarakat harus dibangun sejak sekarang,” ujarnya. | ['masyarakat desa' 'kebijakan' 'mangrove' 'perusahaan' 'politik' 'sampah'
'trivia'] | [0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213] |
Bunin, Mutiara Terpendam di Kaki Leuser | Baca: Foto: Indahnya Leuser, Hutan Alami yang Harus Kita Pertahankan Manager Yayasan Hutan, Alam dan Linkungan Aceh (HAkA), Crisna Akbar mengatakan, HAkA turut mendampingi masyarakat Bunin mengurus perizinan hutan desa. Persiapan mengembangkan potensi desa dengan cara tidak merusak hutan juga tengah digarap.“Kami bersama masyarakat terus menggali potensi desa. Semangat masyarakat untuk membangun desanya luar biasa. Semoga, langkah baik ini mendapat dukungan berrbagai pihak,” ujarnya.Baca juga: Catatan Akhir Tahun: Kejamnya Manusia Pada Gajah Sumatera Tahun 2015, pemerintah telah membangun Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi di Bunin. Hadirnya tiga gajah jinak milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh di CRU itu, bukan hanya bermanfaat membantu menyelesaikan konflik gajah liar dengan manusia, tapi juga dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Potensi yang makin melengkapi keindahan alam Bunin, bak mutiara. [SEP] | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa' 'kebijakan' 'mangrove'
'politik' 'sampah' 'trivia'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Komitmen Indonesia untuk Ekonomi Biru dalam Perikanan Budidaya | [CLS] Komitmen untuk menerapkan ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan, dipertegas oleh Indonesia, salah satu negara peserta sekaligus tuan rumah Our Ocean Conference (OOC) 2018 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 29-30 Oktober 2018. Konsep tersebut, diadopsi Indonesia untuk pengembangan sektor perikanan budidaya yang saat ini semakin diminati masyarakat.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, penerapan konsep ekonomi biru akan semakin memperkuat pengelolaan potensi perikanan budidaya secara berkelanjutan. Tak cukup di situ, ekonomi biru juga diyakini bisa membuat pengelolaan potensi menjadi lebih produktif dan berwawasan lingkungan.“Penerapan ekonomi biru juga akan mendorong pengelolaan perikanan perikanan budidaya lebih efisien dan memicu kreativitas serta teknologi,” ucapnya di Nusa Dua, Selasa (30/10/2018).Dengan keunggulan tersebut, Slamet mengungkapkan, pihaknya menaruh harapan besar pada konsep ekonomi biru yang sedang diterapkan di Indonesia sekarang. Konsep tersebut akan menjadi media efektif untuk menerjemahkan konsep pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.“Konsep itu bisa memberikan hasil yang optimal dan sumber daya yang memberikan nilai tambah,” ujarnya.baca : Akankah Komitmen OOC 2018 Bisa Selamatkan Lautan Dunia? Tentang konsep ekonomi biru tersebut, Slamet menuturkan, Indonesia mendapat banyak pelajaran berharga untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Di antaranya, adalah bagaimana konsep tersebut menciptakan produk nir limbah atau nol limbah (zero waste) untuk setiap produksi perikanan budidaya. | ['mangrove' 'trivia'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Komitmen Indonesia untuk Ekonomi Biru dalam Perikanan Budidaya | Menurut Slamet, konsep inovatif seperti itu memberi jawaban yang tegas kepada siapapun mengenai tantangan kerentanan pangan melalui peningkatan produksi ikan signifikan. Sementara, di saat yang sama, inovasi tersebut juga mampu mendorong peningkatan devisa negara karena terjadinya peningkatan volume dan nilai ekspor perikanan budidaya.“Pada akhirnya, itu akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Kita juga bisa mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan, karena sistem ekonomi konvensional sudah tidak mampu menyerap konsep hakiki pembangunan berkelanjutan,” sambungnya.baca : Seluruh Dunia Didorong Segera Terapkan Ekonomi Biru untuk Laut Berkelanjutan Sinkrinonasi ProgramSlamet menjabarkan, apa yang sedang dikampanyekan dunia melalui ekonomi biru, ternyata sudah sejalan dengan visi dan misi KKP dalam melaksanakan kepemimpinannya sekarang, yaitu mengembangkan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.“Di antaranya adalah dengan pengembangan kawasan ekonomi dengan pendekatan ekonomi biru,” tegasnya.Bagi Slamet, pengembangan perikanan budidaya dengan pendekatan ekonomi biru akan mampu mendorong industrialisasi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, karena dilakukan melalui pendekatan yang ramah lingkungan dan efisien. Dengan kata lain, prinsip ekonomi biru bukan sekedar ramah lingkungan saja, namun memberi keuntungan secara ekonomi yang berlipat ganda.Penilain tersebut keluar dari mulut Slamet, karena prinsip ekonomi biru akan memanfaatkan setiap detil yang digunakan untuk proses produksi perikanan menjadi sesuatu bernilai secara ekonomi. Dia mencontohkan, limbah yang dalam produksi konvensional selalu tak berguna, dalam ekonomi biru menjadi bernilai ekonomi karena bisa menghasilkan produk yang lain. | ['masyarakat desa' 'iklim/cuaca' 'inovasi' 'kebijakan' 'pendanaan'
'penelitian'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Komitmen Indonesia untuk Ekonomi Biru dalam Perikanan Budidaya | “Tak kalah pentingnya juga, ekonomi biru mampu memberdayakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang terbuka,” tuturnya. Banyaknya manfaat yang bisa didapat dari konsep ekonomi biru, menuru Slamet, bisa dijadikan jawaban bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan perikanan budidaya saat ini dan di masa yang akan datang. Tantangan itu, yaitu bagaimana mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dunia di tengah permasalahan daya dukung lingkungan dan perubahan iklim secara global.Data lembaga pangan dunia PBB (FAO) mencatat, hingga 2050 mendatang penduduk dunia bisa mencapai angka 9,7 miliar jiwa. Itu berarti, tuntutan untuk menyediakan pangan yang berkecukupan sekaligus dengan berkelanjutan, mutlak harus bisa diwujudkan oleh dunia. Tantangan tersebut, sangat cocok untuk dijawab dengan konsep ekonomi biru.Pemanfaatan ekonomi biru untuk menjawab tantangan dari FAO tersebut, dipilih karena FAO sendiri sudah memperkirakan bahwa pada 2030 mendatang, kontribusi perikanan budidaya dalam menyuplai kebutuhan perikanan di dunia akan mencapai 58 persen atau mendominasi secara keseluruhan dibandingkan saudaranya, perikanan tangkap.Dengan fakta seperti itu, Slamet tak meragukan konsep ekonomi biru untuk diterapkan dalam perikanan budidaya di Indonesia. Terlebih, saat ini perikanan budidaya sudah memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional dan diharapkan akan menjadi pemasok utama untuk kebutuhan perikanan nasional.“Itu bisa untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan nasional, serta menjadi penghela pertumbuhan ekonomi dan memberikan porsi besar bagi peran pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.baca : Seperti Apa Peran Teknologi Bioflok untuk Ketahanan Pangan Nasional? Program Percontohan | ['masyarakat desa' 'iklim/cuaca' 'kebijakan' 'konflik' 'politik'] | [0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189] |
Komitmen Indonesia untuk Ekonomi Biru dalam Perikanan Budidaya | Sebelum dunia mengampanyekan penerapan ekonomi biru pada OOC 2018, Slamet mengklaim, Indonesia lebih dulu menerapkan konsep tersebut pada proses produksi perikanan budidaya. Tanpa ragu, dia menyebut pengembangan teknologi bioflok, sistem minapadi, recirculating aquaculture system (RAS), dan budidaya rumput laut hasil kultur jaringan sebagai contohnya.Menurut Slamet, ekonomi biru harus dimanfaatkan dan dikembangkan, karena konsep tersebut memiliki landasan yang kuat saat diterapkan, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk itu, ekonomi biru adalah bagian dari dinamika dunia dalam pemikiran konsep pembangunan yang berkelanjutan dan bertumpu pada kesejahteraan sosial.Lebih jauh Slamet memaparkan tentang tiga pengembangan yang sudah dilakukan oleh KKP. Untuk teknologi bioflok, itu adalah teknologi yang memungkinkan dilakukannya peningkatan produksi, ramah lingkungan, dan efisien dalam penggunaan lahan dan sumberdaya air hingga 80 persen. Kemudian, bioflok juga mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya dan sekaligus konsumsi ikan nasional.Kemudian, pengembangan minapadi juga terbukti mampu meningkatkan produksi padi dari 5–6 ton/ha/panen menjadi 8–10 ton/ha/panen dan itu dilakukan melalu efisiensi pemanfaatan lahan padi yang mencapai 80 persen. Selain itu, minapadi juga menghasilkan padi bebas pestisida atau organik, karena pupuk yang digunakan berasal dari sisa metabolisme ikan.Sementara, penerapan RAS pada kegiatan budidaya mampu menggenjot produktivitas hingga 100 kali lipat, efisien dalam penggunaan air dan lahan hingga 80 persen, mudah dalam manajemen kualitas air, dan dapat dilakukan sepanjang tahun karena pergantian air yang minim.baca : Teknologi RAS untuk Kemajuan Perikanan Budidaya, Seperti Apa? | ['energi' 'kebijakan' 'konflik' 'lahan' 'pendanaan' 'tambang'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Komitmen Indonesia untuk Ekonomi Biru dalam Perikanan Budidaya | Terakhir, pada budidaya rumput laut hasil kultur jaringan, konsep ekonomi biru mampu memberikan keuntungan dalam menghasilkan rumput laut berkualitas serta dapat dilakukan secara terus menerus dalam skala massal dengan waktu yang relatif singkat. Teknologi ini mampu menyediakan bibit rumput laut secara kontinu serta tidak tergantung kondisi alam.“Inovasi-inovasi teknologi semacam inilah yang akan terus kita dorong dan diaplikasikan di masyarakat secara masif, sehingga sektor akuakultur dapat menjadi motor penggerak perekonomian,” tegas dia.Diketahui, setelah OOC 2018 selesai, KKP berkomitmen untuk mengembangkan perikanan budidaya berbasis teknologi yang berkelanjutan. Pengembangan itu akan dilakukan dalam sistem minapadi di atas lahan seluas 963 hektare yang sudah dimulai sejak 2015 dan akan berakhir pada 2019. Untuk pengembangan tersebut, dana sebesar USD3 juta atau ekuivalen Rp44 miliar sengaja digelontorkan oleh Pemerintah Indonesia.Kemudian, pengembangan berikutnya adalah dalam budidaya rumput laut dengan adopsi teknologi kultur jaringan, lebih spesifik untuk rumput laut jenis Eucheuma cottonii yang dilaksanakan dari 2015 sampai 2019. Pengembangan tersebut, juga mengadopsi prinsip berkelanjutan. [SEP] | ['masyarakat desa' 'kebijakan' 'konflik' 'lahan' 'tambang'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Harimau Masuk Perkampungan di Agam, Kekurangan Satwa Mangsa di Hutan? | [CLS] Awal tahun sudah ada kabar konflik harimau dan manusia. Di Agam, Sumatera Barat, satu harimau keluar hutan, masuk perkampungan hingga menyebabkan, warga takut beraktivitas ke kebun. Harimau juga memangsa beberapa sapi warga. Akhirnya, harimau masuk kandang jebak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat di perkebunan sawit, Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salareh Aie, Kecamatan Palembayan, Agam, 10 Januari lalu.Ardi Andono, Kepala BKSDA Sumatera Barat, mengatakan, pemasangan kandang jebak merupakan upaya terakhir untuk menghindari kerugian warga lebih besar dan jatuh korban jiwa termasuk keselamatan harimau.Kandang jebak dipasang setelah 41 hari harimau betina yang diperkirakan berumur tiga tahun ini tak berhasil digiring masuk hutan.Harimau betina ini mulai muncul dan menampakkan diri sejak 30 November lalu. Data BKSDA Sumbar menyebutkan, sejak awal Desember 2021 sudah empat sapi warga dimangsa harimau.Pada 1 Desember 2021, sapi Rano dimangsa harimau. Warga lapor BKSDA. Usai mendapat laporan, petugas BKSDA Sumbar melalui Resor Agam langsung turun mengidentifikasi jejak kaki, cakaran dan kotoran harimau. Setelah itu, tim memutuskan memasang kamera trap di lokasi serangan.Pada 6 Desember, harimau kembali mengejar lima sapi milik Doni Mawardi dan Zara. Tim Resor Agam kembali ke lokasi. Tim bersama masyarakat menemukan jejak kaki harimau dengan ukuran 8-9 sentimeter. Ukuran jejak kaki ini sama dengan jejak harimau pemangsa sapi Rano.Singkat cerita, baru 10 Januari 2022, harimau yang berulang kali berkeliaran di permukiman warga itu masuk ke kandang jebak.Harimau ini diberi nama Nama Puti Maua Agam, hasil kesepakatan dengan tokoh adat setempat. Iron Maria Edi, Wali Nagari Salareh Aia mengatakan, ada sejumlah nama diusulkan warga seperti, malanca, buma dan lain-lain hingga akhirnya terpilih nama Puti Maua. | ['kebijakan' 'konflik' 'korupsi' 'lahan' 'pendanaan' 'penelitian'
'politik' 'sawit'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Harimau Masuk Perkampungan di Agam, Kekurangan Satwa Mangsa di Hutan? | Puti dari bahasa Minangkabau berarti perempuan karena harimau berkelamin betina. Maua, merupakan lokasi penangkapan harimau.Puti Maua Agam, menambah panjang daftar harimau yang berkonflik dengan warga di Sumbar. Data BKSDA menunjukkan, sejak Januari 2021 sudah 16 harimau Sumatera masuk kebun atau pemukiman warga. Translokasi harimau Puti jadi kasus pertama di tahun 2022. ***Kini, Poti ada di Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PRHSD) Yayasan Arsari. Puti terlebih dahulu menjalani perawatan di PR-HSD Arsari selama 14 hari.Dokter hewan Daniel Sianipar, tim medis yang ikut evakuasi sekaligus perawatan harimau Puti mengatakan, kondisi harimau terpantau stabil meski menempuh perjalanan cukup melelahkan selama 14 jam.“Observasi awal ia mengalami dehidrasi dan luka superficial pada kulit. Selanjutnya akan pemeriksaan medis keseluruhan untuk mengetahui keadaan lebih detail, ” katanya.Meski sehat, Puti tetap menjalani masa karantina 14 hari. Karantina untuk observasi kesehatan dan mengamati perilaku. Kedatangan Puti menambah harimau yang sedang menjalani perawatan di lokasi itu.Saat ini, PRHSD Arsari sudah menyelamatkan 14 harimau, enam sudah lepas liar. PRHSD Arsari juga rehabilitasi dan observasi bio-diversitas lain seperti beruang, rusa, elang dan berbagai satwa lain. Konflik terus terjadi Wilson Novarino, dosen Biologi dari Universitas Andalas mengatakan, konflik antara manusia dan harimau sudah tercatat di Sumbar hampir setengah abad lalu (sejak 1970-an). Rentang 1978-1997, menurut penelitian Nyhus & Tilson (2004), Sumbar merupakan provinsi dengan pemberitaan kasus konflik manusia dengan harimau tertinggi.“Dengan kasus kejadian di Maua Agam, Januari 2022, dan beberapa kasus lain seperti di Padang Pariaman, Pasaman, Solok, Padang beberapa waktu lalu, menunjukkan konflik manusia dengan harimau kejadian berulang,” katanya. | ['inovasi' 'kebijakan' 'perusahaan' 'politik' 'sawit'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Harimau Masuk Perkampungan di Agam, Kekurangan Satwa Mangsa di Hutan? | Dengan rentang waktu kejadian sangat panjang (50 tahun), lokasi tersebar, pola spasial–tutupan hutan, jarak dari pemukiman dan peladangan–berbeda, serta bentuk aktivitas masyarakat beragam, katanya, pemetaan dan pendugaan penyebab konflik mesti sangat hati-hati.Ada harimau melintasi areal pertanian, perkebunan dan lansekap yang didominasi manusia, dia asumsikan sebagai aktivitas mereka berpindah dari satu area hutan kepada areal berhutan lain.“Harimau jantan muda, mereka butuh ‘merantau’ sebelum menemukan daerah kekuasaan. Secara teoritis, jantan muda paling besar potensi berkonflik dengan manusia.”Pada kenyataan, berdasarkan data harimau masuk rehabilitasi sebagian besar berkelamin betina muda. Harimau betina, katanya, relatif lebih menetap dibandingkan jantan. Jadi, dia asumsikan konflik terjadi bukan karena perpindahan, namun ada gangguan habitat atau dalam arti mereka terusik aktivitas manusia.“Yang perlu kita kembangkan adalah pola aktivitas manusia ramah satwa liar. Jika terpaksa buka lahan mestinya bisa dengan tetap menyisakan hutan sebagai daerah habitat satwa liar. Pertanian sudah saatnya lebih ditekankan intensifikasi lahan budidaya dibandingkan ekstensifikasi.”Sunarto, Research Associate Institute for Sustainable Earth & Resources (I-SER), Universitas Indonesia, menyebut, secara umum ada tiga faktor yang biasa menyebabkan interaksi negatif atau biasa disebut konflik antara satwa (harimau) dan manusia. Pertama, faktor satwa (harimau) itu sendiri, kedua, habitat termasuk ketersediaan mangsa. Ketiga, faktor manusia, terutama terkait aktivititas mereka seperti dalam praktik beternak dan bertani. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'inovasi' 'kebijakan'
'penelitian' 'hewan terancam punah'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Harimau Masuk Perkampungan di Agam, Kekurangan Satwa Mangsa di Hutan? | Dia berharap, penanganan konflik tak sebatas penangkapan dan pelepasliaran. Beberapa upaya lain sangat amat penting dilakukan antara lain, pertama soal penyebaran penyakit hingga perlu peningkatan pemantauan, pencegahan dan penanganan. Kedua, terkait masyarakat, perlu dialog untuk meningkatkan pemahaman tentang konservasi dan perilaku harimau sekaligus menggali dan menguatkan kearifan tradisi dalam menjaga satwa dan alam. Perlu menguatkan pengetahuan masyarakat dalam mencegah atau menangani interaksi negatif dengan satwaliar seperti harimau.Ketiga, terkait habitat dan pergerakan harimau, perlu dipelajari kebutuhan habitat, jalur jelajah dan pola penggunaan ruang oleh harimau. Informasi ini, katanya, sebaiknya digunakan untuk menyesuaikan bentuk, lokasi dan waktu aktivitias manusia agar interaksi negatif antara manusia dan harimau dapat dihindari. Babi mati massal jadi penyebab?BKSDA Sumbar, dalam rilis kepada media menyebut, penyebab harimau ini turun dari Cagar Alam Maninjau karena kekurangan pakan. Babi di hutan Agam terserang penyakit African Swine Fever (ASF) hingga menyebabkan kematian massal satwa mangsa ini sekitar 50 ekor.Wilson bilang, kemungkinan ini bisa terjadi. Dia bilang, ASF sudah tercatat di Tapanalui Utara, Sumut sejak Oktober 2019. Laporan babi mati dalam jumlah besar juga dilaporkan juga di Ogan Komering Ulu (Sumsel) Maret 2021, Seblat (Bengkulu) pada September 2021.Kemudian, Berbak Sembilang Jambi, babi mati 62 ekor pada Oktober 2021 dan Tanggamus di Lampung pada Januari 2022.“Secara informal kasus kematian babi dalam jumlah banyak di Sumbar juga terjadi di Pasaman, Sijunjung, Solok Selatan, Dharmasraya.”Meskipun pada daerah itu juga merupakan habitat harimau, tetapi dari daerah-daerah itu tak semua ada laporan kejadian konflik. Jadi, katanya, perlu kehati-hatian dalam mengidentifikasi penyebab konflik di Agam karena penyebab tunggal ASF. | ['masyarakat desa' 'inovasi' 'kebijakan' 'hewan terancam punah'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Harimau Masuk Perkampungan di Agam, Kekurangan Satwa Mangsa di Hutan? | ASF, katanya, bisa jadi salah satu faktor, dari berbagai penyebab lain yang memicu konflik.Senada dengan Sunarto, salah satu penyebab konflik mungkin kekurangan mangsa khusus babi hutan karena ASF. “Itu bisa saja terjadi, namun saya belum melihat kajian yang memang dapat memastikan sebagai sebab-akibat utama. Saya berharap ini dapat dikaji lebih mendalam.”Merebaknya ASF, katanya, memang mengkhawatirkan dan dapat berdampak langsung maupun tak langsung pada satwa serta ekosistem termasuk kehidupan manusia. Bisa jadi, katanya, bukan hanya harimau yang mengalami masalah karena babi hutan berkurang. Babi hutan, juga memiliki peran sebagai ecosystem engineer bagi tumbuhan dan satwa lain. *******Foto utama: Konflik harimau dan manusia terus terjadi, teranyar di Agam, Sumatera Barat. Setelah 41 hari harimau berkeliaran di perkampungan, BKSDA pun pasang kandang jerat untuk mengevakuasi harimau. Harimau masuk jerat 10 Januari 2022 dan jalani rehabilitasi sebelum lepas liar. Foto ilustrasi: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia [SEP] | ['kebijakan' 'lahan' 'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan' 'politik'
'sawit'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Saksikan Langsung Lahan Gambut Terbakar di OKI, Jokowi Minta Satu Izin Perusahaan Sawit Dicabut! | [CLS] Di tengah kepungan asap, tanpa menggunakan masker, Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih, menyeberangi parit dan masuk ke lahan gambut yang terbakar milik PT. Tempirai Palm Resources di Desa Pulau Geronggang, Sepucuk, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Minggu (06/09/15) siang. Beberapa kali Jokowi terlihat menggelengkan kepala melihat sekitar 200 hektar lahan gambut yang terbakar.Selain tidak mengenakan masker, Jokowi pun tanpa ragu melewati lahan gambut yang terbakar, yang sebagian masih dipenuhi arang membara. Turut bersama Jokowi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, serta Bupati OKI Iskandar.“Tadi saya sudah mendengar penjelasan bupati (Iskandar), bahwa sudah berkali diperingatkan kepada pihak perusahaan agar bertanggung jawab menjaga lahanya jangan sampai terbakar. Lahan di sekitarnya saja itu memang menjadi tanggung jawab perusahaan, apalagi ini masuk dalam hak guna usaha (HGU) PT. Tempirai, dan yang terbakar tidak sedikit,” kata Jokowi.“Sanksi tegas harus di berikan, untuk pidananya nanti Polri yang mengusut. Untuk kelalaian, izin PT. Tempirai bisa dicabut. Ini sudah keterlaluan. Hal ini harus menjadi perhatian perusahaan lainya, jangan sampai kebakaran terjadi lagi,” ujar Jokowi.Kenapa mengunjungi Kabupaten OKI? “Dari enam provinsi yang terjadi kebakaran lahan, Sumatera Selatan (Sumsel) termasuk yang tertinggi. Untuk Sumsel, OKI yang jadi pemuncak, meski jumlah titik api menurun dibanding tahun sebelumnya, namun masih ada. Sekitar 1.000 hektar yang terbakar di OKI dan bukan jumlah yang sedikit karena berdampak luas,” jelasnya.Dijelaskan Jokowi, terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut, harus diantisipasi jauh-jauh hari. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'bencana alam' 'iklim/cuaca' 'kebijakan'
'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan' 'politik' 'sawit'] | [0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838] |
Saksikan Langsung Lahan Gambut Terbakar di OKI, Jokowi Minta Satu Izin Perusahaan Sawit Dicabut! | “Saya lihat petanya sudah ada. Tempat-tempat yang rawan terbakar itu sudah terdata, tinggal bagaimana upaya kita bersama menanggulanginya dari jauh-jauh. Januari-April itu harus sudah mulai mengantisipasi, agar ke depan tidak ada lagi asap yang sangat mengganggu,” ujarnya.Bupati OKI Iskandar mengatakan, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin menekan titik api. Karena pada periode yang sama tahun lalu kawasan yang terbakar mencapai 8.000 hektar, sementara tahun ini turun menjadi 1.200 hektar.Terkait soal pencabutan izin perusahaan yang terbukti lahannya terbakar, Iskandar mengatakan, ”Kalau saya diberi kewenangan soal pencabutan izin perusahaan yang tidak bisa mengendalikan wilayahnya dari kebakaran, sudah pasti akan saya lakukan,” katanya.Walhi Sumsel mengapresiasiHadi Jatmiko, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden Jokowi yang meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan. Terlebih, berencana mencabut izin sebuah perusahaan sawit yang lahannya terbakar di kawasan Lebak Sepucuk, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten OKI.“Kami sangat mengapresiasi. Tapi kami juga mengharapkan Presiden Jokowi terus mendorong jajaran pemerintahannya untuk melakukan review perizinan, dan memberikan sanksi hukum tegas terhadap perusahaan yang terbukti lalai atau melakukan pembakaran lahan. Sebab, penyebab kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan bukan hanya dari perusahaan yang izinnya akan dicabut itu,” kata Hadi, Minggu.Selain itu, Hadi juga meminta Presiden Jokowi untuk melahirkan kebijakan pengolahan lahan gambut kepada masyarakat, bukan hanya kepada perusahaan. “Ratusan tahun lahan gambut dikelola masyarakat dan hasilnya bagus. Soal kenapa gambut sekarang gampang terbakar ya, karena kehadiran perusahaan penanam sawit dan akasia yang mengurangi kualitas lahan.” | ['Aparatur Sipil Negara' 'energi' 'kebijakan' 'penyelamatan lingkungan'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Saksikan Langsung Lahan Gambut Terbakar di OKI, Jokowi Minta Satu Izin Perusahaan Sawit Dicabut! | “Jika masyarakat diberi lahan untuk dikelola, kemungkinan mereka membakar lahan gambut yang statusnya milik negara tidak akan terjadi. Buktinya, titik api lebih banyak di lahan konsensi perusahaan,” kata Hadi. [SEP] | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'energi' 'lahan' 'penyelamatan lingkungan'
'perusahaan'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Jangan Lagi Ada Ikan Arapaima di Sungai Brantas! | [CLS] Aktivis lingkungan Ecoton mendesak Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan, segera memproses hukum pemilik sekaligus pelepas ikan Arapaima gigas ke Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur, penghujung Juni lalu.Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi mengatakan, desakan dilakukan agar aparatur yang menangani kasus ini bekerja serius. Menjalankan instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.“Yang dikatakan Bu Susi (Menteri KKP) jelas, mendorong pelaku dipidana. Ini menyangkut pidana lingkungan karena pelaku memiliki, kemudian melepaskan di perairan terbuka. Perintah Bu Susi tegas, musnahkan atau goreng ikan Arapaima untuk makan siang,” seru Prigi, baru-baru ini.Keterangan awal pemilik Arapaima berinisial HG, hanya 8 ekor yang dilepas. Namun, tangkapan warga bersama tim Ecoton ada 22 ekor di Sungai Brantas. Terlepas perbedaan keterangan dan fakta lapangan, Prigi menyebut HG melakukan pelanggaran hukum.“Kita punya Permen (peraturan menteri) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 41 Tahun 2014, yang menyatakan ada 152 jenis ikan berbahaya. Siapapun tidak boleh alias dilarang memasukkan jenis tersebut ke Indonesia. Artinya, ada pelanggaran hukum,” jelasnya.Prigi mengatakan, pihaknya akan menggugat pelaku. “Kami akan gugat, jangan sampai berlarut atau tidak ditangani serius. Arapaima gigas yang masih berkeliaran di sungai akan melahap apa saja,” ujarnya.Baca: Ikan Endemik Sungai Brantas Terancam Keberadaan Arapaima | ['masyarakat desa' 'iklim/cuaca' 'kebijakan' 'konflik'
'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan' 'sawit' 'tambang'] | [0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213] |
Jangan Lagi Ada Ikan Arapaima di Sungai Brantas! | Selain ditemukan di Sungai Brantas di kawasan Mojokerto dan Sidoarjo, Arapaima gigas juga ditemukan di sekitar rolak Gunungsari di Surabaya, di Sungai Surabaya yang merupakan anak Sungai Brantas. Temuan ini, kata Koordinator Nasional Indonesia Water Community of Practice (IndoWater CoP), Riska Darmawanti, menjadi ancaman ikan asli atau endemik di Sungai Brantas. Arapaima gigas bersifat predator dan invasif.Riska mengatakan, hasil penelitian yang dilakukan Ecoton bersama warga setempat, menunjukkan bahwa jenis ini merupakan predator rakus yang mengancam 25 jenis ikan lokal Sungai Brantas.“Konsekuensinya, ikan asli akan habis. Dari yang kemarin kami buka perutnya, Arapaima gigas sudah makan wader, keting, dan lele. Sudah kelihatan nafsu makannya sangat besar. Kalau dibiarkan bahaya, ekosistem bakal terganggu,” terangnya.Baca: Ikan Arapaima, Ikan Berbahaya yang Masuk ke Indonesia Buka poskoKepala Seksi Tata Pelayanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Djoko Darman Tani mengungkapkan, pihaknya telah membuka posko di kantor BKPIM.“Kami btelah muka posko hingga 31 Juli. Tujuannya, menerima ikan-ikan sejenis Arapaima gigas yang dilarang beredar, terutama yang diimpor dari amazon. Himbauan ini saya sampaikan, agar masyarakat yang memiliki, kaum pebisnis maupun pemilik pribadi, agar menyerahkan ke posko ini,” tegasnya.Djoko menambahkan, pihaknya akan memproses hukum kasus pelepasan ini, sesuai aturan dan kewenangan yang dimiliki BKIPM Surabaya 1, sambil berkoordinasi dengan instansi berwenang. “Kami akan kerja sama dengan instansi lain, kami sedang memprosesnya. MAsalah ini akan ditangani bersama,” lanjut Djoko yang memastikan barang bukti Arapaima gigas yang ditangkap dalam pengawasan BKIPM.Baca juga: 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'bencana alam' 'energi' 'kebijakan'
'konflik' 'perusahaan' 'sawit' 'tambang'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Jangan Lagi Ada Ikan Arapaima di Sungai Brantas! | Kerja sama untuk menangkap kembali Arapaima diperlukan, karena keterangan pemilik tidak sesuai dengan fakta temuan. Dugaan kami, masih banya yang dilepas ke Sungai Brantas, didasari pengakuan pada rekaman di sosial media.“Di sosial media, ada suara menyebut 70 ekor ikan Arapaima mami dan papi dibuang ke sSungai Brantas. Ini harus diselidiki, jangan mudah percaya omongannya. Awalnya dikatakan pelaku hanya 8 ekor, nyatanya kami sudah menemukan 22 ekor,” lanjutnya.BKIPM Surabaya 1, pada Selasa (17/7/2018) ini, rencananya akan mengundang ke kantor para komunitas, masyarakat penghobi, serta pemilik ikan impor yang masuk dalam larangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan tindak lanjut pada Arapaima gigas yang telah diamankan, Djoko mengaku masih menunggu putusan pimpinan.“Untuk 22 ekor Arapaima gigas yang telah kami amankan, nanti akan diputuskan nasibnya. Kemungkinan dititipkan ke Kebun Binatang Surabaya,” tandas Djoko. [SEP] | ['konflik' 'penelitian'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Monster Laut Berbulu Putih Ini Membuat Ilmuwan Terkesima | [CLS] Seonggok makhluk besar dan misterius penuh bulu terdampar di pantai timur Rusia. Dilansir dari The Siberian Times, “monster laut” yang berbau dan berbulu itu ukurannya setidaknya tiga kali lebih besar dari manusia biasa. Makhluk tersebut muncul di pantai Laut Bering di sisi Pasifik semenanjung Kamchatka di sebuah desa terpencil bernama Pakatchi.Kejadian ini pertama kali dilaporkan oleh Svetlana Dyadenko, seorang penduduk yang melihat makhluk misterius itu dan mengambil foto dan memvideokannya. Dalam video yang dibagikan di YouTube berjudul “Kamchatka sea monster,” Svetlana terlihat memeriksa satwa berwarna abu-abu dan putih, memiliki banyak bulu dan ekor (atau tentakel), namun tidak ada kepala atau bagian tubuh lain yang bisa diidentifikasi.Foto dan video yang diambil Svetlana tersebut dalam waktu singkat viral di dunia maya di seluruh dunia. Spekulasi yang beredar menyebutkan, makhkuk aneh itu adalah sisa peninggalan purba, sedangkan yang lain mengatakan wooly mammoth atau gajah berbulu yang sudah punah dan dan terkubur dalam permafrost. Dalam geologi, permafrost adalah tanah yang berada di titik beku pada suhu 0 °C. Permafrost umumnya terletak dekat Kutub Utara dan Selatan. Dalam akun media sosialnya, Svetlana menulis makhluk itu ditutupi tubular fur atau bulu berbentuk tabung. “Kelihatannya seperti bulu, tapi berbentuk seperti tabung, seolah banyak pipa kecil menggantung di bangkai itu. Makhluk yang benar-benar aneh. Saya sudah google dan tidak menemukan apa pun yang menyerupai itu,” tuturna.Svetlana juga bertanya apakah itu bisa menjadi “makhluk kuno” dan meminta para ilmuwan untuk “memeriksa teka-teki ini bahwa laut melemparkan pada kita.” Dalam penjelasannya, dia juga menjelaskan bahwa makhluk itu terlalu berat untuk dipindahkan atau digali. | ['konflik' 'penelitian' 'hewan terancam punah'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Monster Laut Berbulu Putih Ini Membuat Ilmuwan Terkesima | Ada juga yang berspekulasi bahwa makhluk misterius tersebut adalah globster, istilah yang diciptakan pada 1962 untuk menggambarkan sebuah bangkai misterius yang tersapu di Tasmania, Australia.Globster adalah istilah teknik dari ahli hewan asing, yang didefinisikan sebagai ‘bagian massa organik yang tersapu dari laut atau sumber air lainnya’. Meski begitu, banyak yang yakin itu adalah sisa-sisa bangkai paus atau hiu atau makhluk laut lainnya yang telah membusuk. Bentuknya berubah aneh.Ilmuwan laut Rusia, Sergei Kornev, dari Research Institute of Fisheries and Oceanography, mengatakan monster di Kamchatka itu adalah bagian dari bangkai paus. “Akibat lama di laut dan jadi makanan binatang laut lainnya, bangkai paus sering berubah bentuk yang aneh. Itu adalah bagian dari bangkai paus, bukan badan yang utuh” tandasnya. [SEP] | ['konflik' 'penelitian' 'hewan terancam punah'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Diburu, Nasib Murai Batu Makin Tak Menentu | [CLS] Murai batu [Kittacincla malabarica] adalah jenis burung dengan kicauan indah yang saat ini tak luput dari perburuan di hutan Aceh. Burung yang disebut kucica hutan ini tak hanya tersebar di hutan Leuser dan Ulu Masen, tapi juga terdapat di Pulau Weh, Kota Sabang dan Pulau Simeulue.Maksum, masyarakat di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues mengaku, banyak pemburu masuk ke hutan Kawasan Ekosistem Leuser [KEL] untuk menangkap murai batu. Alasannya, harganya jualnya lebih tinggi dari jenis lain.“Pemburu juga akan menangkap burung-burung lain yang kicauan atau bulunya indah, seperti kucica kampung atau kacer [Copsychus saularis]. Tahun 1990-an, burung ini masih mudah ditemui di sekitar permukiman penduduk, namun, saat ini mulai menghilang,” ujarnya, pertengahan Februari 2021.Maksum menambahkan, pemburu biasanya menangkap murai batu dengan menggunakan burung murai lain sebagai pemikat.“Perangkap yang di dalamnya ada burung pemikat akan digantung di atas pohon. Akibat perburuan ini murai batu jarang datang ke kebun masyarakat dan perannya memakan serangga dan ulat juga terganggu yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.”Baca: Jumlah Jenis dan Risiko Kepunahan Burung di Indonesia Meningkat Khairuddin warga Kabupaten Simeulue mengatakan, murai batu pernah menjadi target buruan di tempatnya. Burung-burung tersebut kemudian dikirim ke luar Simeulue menggunakan kapal penyeberangan maupun dengan perahu kecil.“Polisi pernah menggagalkan penyeludupan 930 ekor murai batu menggunakan KMP Teluk Sinabang, pada 2013,” ujarnya.Munawir, seorang pencari burung murai batu mengatakan, hasil buruannya itu akan dijual ke penampung, atau langsung kepada orang yang memelihara. “Kalau tidak ada pesanan, saya jual ke agen atau penampung, namun tak jarang saya dihubungi langsung pembeli,” sebut warga Aceh Timur ini. | ['politik' 'hewan terancam punah'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Diburu, Nasib Murai Batu Makin Tak Menentu | Dia menambahkan, untuk memburu murai biasanya ia menginap di hutan beberapa hari. “Jika tidak dapat, saya bisa jual burung lain meskipun harganya lebih murah. Minimal tidak rugi logistik saat di hutan,” sambungnya.Karena tidak dilindungi, murai batu dijual bebas di pasar burung di sejumlah daerah di Aceh. Bahkan juga memalui online. “Murai batu kan bukan jenis dilindungi, jadi kami tidak perlu takut menjualnya, yang tidak saya lakukan adalah mengirimnya ke luar Aceh,” ungkap seorang penjual burung di Banda Aceh yang tidak ingin disebutkan namanya.Baca juga: Melacak Pemburu Burung Kicau di Kota Kapur PerburuanPerburuan murai batu di kawasan hutan Aceh masih cukup tinggi, apalagi setelah burung ini tidak lagi masuk dalam daftar dilindungi. “Perburuan marak salah satunya dikerenakan banyak kontes burung kicau yang diadakan dengan hadiah besar,” ujar Heri Tarmizi, Koordinator Kelompok Studi Lingkungan Hidup [KSLH] Aceh, pekan lalu.Dampaknya, populasi murai batu di alam liar semakin sulit ditemukan. “Jangankan kita yang hanya beberapa hari berada di dalam kawasan hutan, masyarakat setempat yang memang hidup di pinggir hutan juga sudah tidak pernah melihat burung ini seperti di kawasan hutan Beutong, Kabupaten Nagan Raya,” tambah Heri.Agus Nurza dari Aceh Birder menjelaskan, di Provinsi Aceh populasi murai batu juga tersebar di sejumlah pulau-pulau kecil di Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil dan di Kabupaten Simeulue.“Tapi karena perburuan tinggi, populasi murai batu di Pulau Banyak, Sabang, dan Simeulue sudah sedikit. Bahkan, di beberapa pulau murai batu sudah tidak ditemukan.”Agus mengatakan, murai batu di hutan KEL maupun Ulu Masen dengan murai batu di Pulau Banyak dan Pulau Simeulue, berbeda dari kicauan maupun bulu ekornya.“Murai batu di Pulau Banyak dan Simeulue merupakan itu endemik, hanya bisa ditemukan di sana. Diburu dan selanjutnya dijual, membuat jenis tersebut dijual keluar pulau, tempat hidupnya.” | ['kebijakan' 'hewan terancam punah'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Diburu, Nasib Murai Batu Makin Tak Menentu | Tahun 2011, Pemerintah Aceh telah menetapkan murai batu bersama sembilan jenis burung lainnya dalam daftar yang tidak boleh diburu dan dibawa keluar Aceh. Hal itu berdasarkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 8 tahun 2011 tentang moratorium perburuan dan peredaran burung ke luar Provinsi Aceh.Aturan itu dikeluarkan karena semakin berkurangnya populasi 10 jenis burung di habitat alaminya. Jenis itu adalah murai batu, cucak rawa, beo, kutilang, kepudang kuduk-hitam, jalak kerbau, kacer, cica daun, bondol peking, dan jalak suren.Baca juga: Anis-Bentet Sangihe, Burung Kritis yang Dikeluarkan dari Daftar Dilindungi Sebagai informasi, awalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, murai batu masuk daftar satwa dilindungi.Namun, Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.92/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, murai batu dikeluarkan dari status dilindungi.Tercatat, ada lima jenis lima jenis burung yang dikeluarkan yaitu cucak rawa [Pycnonotus zeylanicus], jalak suren [Gracupica jalla], kucica hutan atau murai batu [Kittacincla malabarica], anis-bentet kecil [Colluricincla megarhyncha], dan anis-bentet sangihe [Coracornis sanghirensis].Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106//MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, murai batu tetap sebagai burung yang tidak dilindungi bersama empat jenis lain itu. [SEP] | ['inovasi' 'konflik' 'lahan' 'penelitian' 'perusahaan' 'sawit'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Mangrove Itu Bermanfaat, Sekaligus Terancam, Kenapa? | [CLS] Ancaman masih terus terjadi pada hutan mangrove di seluruh Indonesia karena peralihan fungsi kawasan hutan bakau oleh berbagai pihak. Seperti reklamasi, sentra perikanan budidaya, bahkan kayu untuk bahan bakar bagi masyarakat pesisir. Semua pemanfaatan yang tidak tepat itu bakal menghancurkan ekosistem mangrove.Tak heran jika Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno menyebut kawasan hutan mangrove adalah salah satu ekosistem yang paling produktif, tetapi juga sekaligus paling terancam di dunia. Itu dikatakannya saat peringatan hari Mangrove se-dunia di Jakarta, Kamis (26/7/2018).Wiratno mengatakan, seperti terumbu karang (coral reef), hutan mangrove berperan sebagai daerah perlindungan dan perkembangan bagi biota laut yang sangat beragam, seperti ikan, kepiting, udang, moluska. Mangrove juga menjadi habitat favorit untuk kawanan monyet, burung, dan reptil. Tak hanya itu, mangrove juga ternyata menyediakan layanan penting (critical service) untuk manusia.“Hal ini meliputi layanan terhadap perikanan komersial maupun terhadap masyarakat sekitar yang mengandalkan penghasilan dan sumber makanannya dari perikanan daerah pesisir serta sebagai daerah pariwisata, konservasi, pendidikan dan penelitian,”ungkap dia.Menurut Wiratno, hutan mangrove Indonesia memegang peranan penting untuk dunia, dari total 15,2 juta hektare hutan mangrove dunia yang tersebar di 124 negara tropis dan sub tropis, karena 21 persen di antaranya berada di Indonesia. Sehingga hutan mangrove Indonesia sangat layak untuk dikelola sebagai kawasan lindung, termasuk dengan menggunakan skema ekosistem esensial.baca : Seperti Apa Indeks Kesehatan Mangrove dan Lamun di Indonesia? | ['bencana alam' 'inovasi' 'lahan' 'penelitian' 'penyelamatan lingkungan'
'pertanian' 'perusahaan' 'sawit'] | [0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189] |
Mangrove Itu Bermanfaat, Sekaligus Terancam, Kenapa? | Guru Besar Ekologi dan Silvikultur Mangrove dari Institut Pertanian Bogor Cecep Kusmana menambahkan, kerusakan hutan mangrove yang mencapai hingga 50 persen di dunia, sebagian besar terjadi di Indonesia. Hal itu, menegaskan bahwa pengelolaan mangrove secara terpadu mutlak harus dilakukan untuk menjaga kelestarian di masa mendatang.“Juga dengan konsep MERA (Mangrove Ecosystem Restoration Alliance) yang bersifat kemitraan, itu sangat sesuai untuk memperbaiki kondisi ini,” tutur dia.Sementara, Pakar Mangrove dari IPB Dietriech G Bengen menegaskan bahwa pengelolaan mangrove secara terpadu tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus menjalin kerja sama yang solid antara lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, akademisi untuk riset dan data, serta swasta. Selain itu, harus ada koordinasi antar instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang didukung oleh pakar dan pihak lain yang berkompeten.Di tempat sama, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Jatna Supriatna mengatakan, penyadartahuan tentang tanaman mengrove dan ekosistem harus terus ditingkatkan kepada semua generasi yang ada di Indonesia. Hal itu, sebagai bentuk edukasi dalam pengelolaan mangrove yang lebih efektif dan sekaligus menjadi bagian dari implementasi strategi mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi perubahan iklim (climate change).baca juga : Lestarikan Mangrove Sama Dengan Menunda Perubahan Iklim. Kok Bisa? Muara AngkeBersamaan dengan peringatan hari mangrove se-dunia setiap 26 Juli, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta menjalin kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk penguatan fungsi Suaka Margasatwa Muara Angke menjadi pusat edukasi lingkungan dan restorasi ekosistem mangrove. Kerja sama itu, akan mendukung pengelolaan terpadu ekosistem mangrove di Jakarta. | ['budidaya' 'lahan' 'penyelamatan lingkungan' 'pertanian' 'trivia'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Mangrove Itu Bermanfaat, Sekaligus Terancam, Kenapa? | Kepala BKSDA Jakarta Ahmad Munawir mengatakan, kerja sama yang dijalin dengan YKAN menjadi implementasi dari dukungan antar lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Kerja sama itu sangat baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga tentang pentingnya menjaga mangrove untuk kehidupan pesisir.Ketua Yayasan YKAN Rizal Algamar menyebutkan, dijalinnya kerja sama dengan BKSDA Jakarta, menjadi bentuk dukungan dari pihak non pemerintah untuk menjaga hutan mangrove dari kerusakan. Apalagi, kondisi terkini, hutan mangrove di Indonesia memerlukan tindakan kolektif yang bisa mencegah kerusakan lebih lanjut dan bisa meningkatkan kualitas hutan.Rizal menjelaskan, konsep MERA yang bertujuan untuk konservasi dan restorasi secara bersamaan, menjadi wadah yang tepat dan bisa menyatukan semua pemangku kepentingan di Indonesia untuk tujuan yang sama dan dalam skala dan waktu yang lebih signifikan. Konsep tersebut, diharapkan bisa melaksanakan pelestarian sekaligus perbaikan kondisi mangrove secara bersamaan dan simultan.Untuk konservasi ekosistem mangrove sendiri, Rizal menyebutkan, ada empat tantangan strategis yang harus dihadapi, yaitu membangun pendekatan ilmiah untuk perlindungan dan restorasi hutan mangrove; melibatkan pemangku kepentingan kunci untuk mengubah kebijakan dan peraturan; pengelolaan yang terpadu dan efektif untuk restorasi, proteksi serta keberlanjutan dari sisi pendanaan; dan program kemitraan dan penjangkauan.“Melihat kondisi mangrove Indonesia yang sangat membutuhkan perhatian, YKAN bersama mitra telah menginisiasi sebuah wadah yang akan melibatkan beragam pemangku kepentingan terkait konservasi dan restorasi mangrove yaitu Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA),” tutur dia.baca juga : Dapatkah Mangrove Tetap Bertahan Terhadap Kenaikan Muka Air Laut? Karbon Biru | ['budidaya' 'masyarakat desa' 'penyelamatan lingkungan'
'hewan terancam punah' 'trivia'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Mangrove Itu Bermanfaat, Sekaligus Terancam, Kenapa? | Di sisi lain, Peneliti Senior Center for International Forestry Research (CIFOR) Daniel Murdiyarso mengungkapkan, pemanfaatan hutan bakau, adalah untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Keberadaannya bisa menyerap emisi yang bertebaran di udara dengan sangat banyak.Menurut Daniel, kemampuan mangrove dalam menyerap emisi di bumi, mencapai 20 kali dari kemampuan hutan tropis. Karena itu, mangrove keberadaannya bisa menjadi gudang terbesar untuk penyimpanan emisi dunia.“Potensi ekonomi dari mangrove sangatlah besar. Ada potensi blue carbon yang bisa menghasilkan nilai ekonomi hingga USD10 miliar. Itu jumlah yang sangat besar,” jelas dosen Ilmu Atmosfer Institut Pertanian Bogor (IPB) disela-sela acara Blue Carbon Summit 2018 di Jakarta, Selasa-Rabu (17-18/7/2018).Besarnya potensi karbon biru tersebut, kata Daniel, karena luasnya kawasan mangrove di Indonesia yang saat ini mencapai 2,9 juta hektare. Luasan tersebut sama dengan luas negara Belgia di Eropa atau seperempat dari total luas mangrove yang ada di seluruh dunia.Daniel memaparkan, dalam satu hektar hutan mangrove di Indonesia, tersimpan potensi karbon yang jumlahnya 5 kali lebih banyak dari karbon hutan dataran tinggi. Dan faktanya, saat ini hutan mangrove di Indonesia menyimpan cadangan karbon 1/3 dari total yang ada di dunia.“Saat ini karbon yang tersimpan di hutan mangrove Indonesia mencapai 3,14 miliar ton. Dan, untuk bisa mengeluarkan karbon sebanyak itu, Indonesia perlu waktu hingga 20 tahun lamanya,” ucap anggota penyusun laporan panel antar pemerintah untuk perubahan iklim PBB (IPCC) .menarik dibaca : Indonesia Petakan Kembali Mangrove untuk Karbon Biru Karena begitu besarnya potensi penyimpanan karbon, Daniel mengingatkan kepada semua orang untuk selalu menjaga hutan bakau di Tanah Air. Pasalnya, jika sampai terjadi deforestasi mangrove, maka akan ada karbon yang dilepaskan ke udara. | ['konflik' 'lahan' 'pertanian' 'sawit'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Mangrove Itu Bermanfaat, Sekaligus Terancam, Kenapa? | “Itu artinya, ada emisi yang kembali udara. Dan, emisi tahunan dari kerusakan hutan mangrove Indonesia mencapai 190 juta setara karbon. Itu jumlah yang sama dengan emisi jika setiap mobil di Indonesia mengitari bumi hingga dua kali,” tandas dia.Menurut Daniel, kerusakan mangrove di Indonesia ikut menyumbangkan kerusakan mangrove di dunia. Karena faktanya, emisi global tahunan dari rusaknya ekosistem pesisir berasal dari rusaknya hutan mangrove Indonesia.Dan, Daniel menyebutkan, salah satu penyebab terjadinya kerusakan mangrove di Indonesia, adalah karena semakin masifnya pengembangan sektor perikanan budidaya di seluruh pulau. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut, dalam tiga dekade terakhir, 40 persen hutan mangrove Indonesia rusak, karena budidaya perikanan.“Setiap tahun, 52 ribu hutan mangrove Indonesia hilang dan itu setara dengan areas seluas kota New York di AS dalam 18 bulan,” jelas dia.Sementara itu, Conservation International Indonesia menyebut, saat ini Indonesia memiliki hutan mangrove seluas total 3,1 juta hektare atau 22,6 persen dari mangrove di dunia. Dengan luasan seperti itu, stok karbon yang ada di hutan mangrove Indonesia total mencapai 3,14 myu-gC atau setara 3,14 miliar ton.Dengan potensi yang besar tersebut, setiap tahunnya Indonesia masih mengalami deforestasi mangrove dengan luasan rerata mencapai 52 ribu ha. Kondisi tersebut, bisa mengancam keberadaan hutan mangrove secara keseluruhan. [SEP] | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'konflik' 'penelitian'] | [0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189] |
Banjir Lombok dan Kerusakan Lingkungan, Waspada Cuaca Ekstrem | [CLS] Hujan mengguyur Lombok, 5 Desember lalu tak membuat Agus Salim khawatir. Pekan sebelumnya, hujan juga turun lebat. Sungai yang melintas di dekat perumahannya, Gunung Sari Asri, tak pernah meluap sampai halaman rumah. Minggu sore hingga malam Agus mengikuti pertemuan dengan kawan-kawannya, merencanakan kegiatan sosial.Minggu sore itu dia sempat membawa satu kantong plastik buku bacaan yang hendak disumbangkan. Di rumahnya, di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, masih banyak buku lain. Malam itu Agus tidak pulang ke rumah karena hujan terus mengguyur. Dia pulang ke rumah orang tuanya di Ampenan, Kota Mataram.Menjelang subuh di perumahan Gunung Sari Asri, tetangga Agus, Ricko dan istrinya yang tengah hamil besar, masih nyenyak tidur. Hujan pada malam hari hingga subuh hari itu membuat malas untuk keluar rumah. Pekerja kreatif ini juga tak menaruh was-was walaupun perumahan mereka di pinggir sungai dan posisi lebih rendah dari jalan. Pekan-pekan sebelumnya juga tidak pernah ada banjir.Ricko terbangun mendengar suara keras, seperti suara gempa, suara luapan air sungai menghantam tembok dan pintu. Ranting kayu membentur batang bambu. Ricko terbangun. Air sudah masuk ke rumah. Hitungan menit air makin tinggi. Dia membangunkan istrinya, berlari menyelamatkan diri.“Semua barang tidak ada yang sempat kami selamatkan,’’ kata Ricko saat ditemui di rumahnya, keesokan hari.Di halaman rumah Ricko masih bertumpuk berbagai perabot yang hanyut. Di jalan gang kompleks perumahan itu penuh lumpur sebagian sudah mengeras. Ricko belum sempat membersihkan rumah.Agus Salim mulai membersihkan rumah dari lumpur. Semua buku koleksi dan hendak disumbangkan basah dan tertutup lumpur.“Ketinggian air di sini sampai dua meter,’’ kata Agus menunjuk tembok rumahnya. Bekas lumpur menempel di tembok menjadi pembatas ketinggian air. | ['penelitian' 'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan'
'hewan terancam punah' 'sawit'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Banjir Lombok dan Kerusakan Lingkungan, Waspada Cuaca Ekstrem | “Sama sekali tidak ada yang tersisa, semua warga di sini belum sempat menyelamatkan barang. Air cepat naik,’’ katanya.Ada dua sumber air yang menggenangi kompleks perumahan ini. Air sungai yang meluap dan air yang turun dari bukit. Air sungai membawa potongan kayu dan ranting, air dari bukit membawa lumpur. Di atas perumahan ini sedang ada pengerukan. Akan ada pembangunan sarana baru. Air dan material lumpur dari bukit itulah yang menyulitkan warga menyelamatkan barang-barangnya.“Seperti terjebak,’’ kata Agus.Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan rumah terendam, hampir mencapai atap itu adalah kompleks perumahan Gunung Sari Asri. Hingga Kamis belum ada bantuan yang datang ke perumahan itu. Tidak semua orang tahu lokasi itu. Apalagi kompleks itu bukan perumahan padat. Perumahan ini juga tergolong baru, baru dihuni belasan keluarga. Bukan hanya hujan lebatKala itu, tak hanya perumahan Agus yang banjir, daerah lain di Lombok juga termasuk di BTN Ranjok dan Perumahan Bhayangkara Residence di Kecamatan Gunungsari.Di Kecamatan Gunungsari terdapat 2.849 keluarga terdampak, Kecamatan Batulayar 1.250 keluarga, Kecamatan Lingsar 81 keluarga, dan Kecamatan Sekotong 1.222 keluarga. Bencana ini menyebabkan kerusakan 448 rumah, lima orang meninggal dunia dan belasan luka.Kusnadi, Ketua Ikatan Ahli Geologi (IAGI) NTB menganalisis dari citra satelit dua lokasi perumahan, yaitu BTN Ranjok dan perumahan Bhayangkara Residence di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari.Berdasarkan citra satelit, kedua perumahan ini baru dibangun pada pertengahan 2018. Sebelum dibangun perumahan, daerah ini merupakan bantaran sungai dan daerah persawahan.Setelah 2018, daerah ini jadi perumahan, mulai dari bantaran Sungai Meninting sampai ke utara yang sekarang masuk wilayah Bhayangkara Residence. | ['masyarakat desa' 'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan'
'hewan terancam punah' 'sawit'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Banjir Lombok dan Kerusakan Lingkungan, Waspada Cuaca Ekstrem | Kalau melihat model Sungai Meninting di bagian selatan perumahan ini membentuk pola kelokan tajam. Dengan model seperti ini sangat rentan meluap luruh membawa banjir.Kusnadi bilang, jelas terlihat kemungkinan seluruh daerah ini memang dulu dataran banjir sungai hingga ketika Sungai Meninting memerlukan area lebih untuk menampung aliran sungai maka daerah-daerah ini tergenang. Apalagi, saat ini di bagian hulu Sungai Meninting sedang ada proyek Bendungan Meninting, kemungkinan terjadi pengalihan arah aliran air sungai hingga membuat daya tampung sungai tidak maksimal.“Karena sudah terbangun perumahan mungkin ke depan bisa dibangun tanggul penghalang banjir hingga air Sungai Meninting tidak meluap lurus kearah barat dan membanjiri area terbangun itu,’’ katanya.Pembangun yang tidak memerhatikan risiko bencana dan kerusakan di bagian hulu menambah parah dampak banjir. Puluhan rumah rusak berat. Jebol dihantam air dan lumpur, bahkan banyak rumah roboh tersapu batang pohon. Di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari rumah rusak karena dihantam pohon hanyut. Melihat ukuran batang pohon itu, kemungkinan ditebang di bagian hutan.Di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, banjir dipicu luapan air sungai yang terhalang pohon hanyut. Tumpukan pohon tersangkut di jembatan membuat air tidak lancar mengalir. Air masuk ke permukiman. Saat bersamaan dari atas bukit air bercampur lumpur menerjang rumah warga. Puluhan rumah terendam lumpur. Di daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor ini berada di daerah perbukitan.Permukiman di kelilingi Perbukitan Batulayar yang setiap tahun beralih menjadi kawasan villa mewah. Pembangunan di bagian hulu perlu lahan yang datar dan pembersihan lahan. Sisa pembersihan lahan itulah yang hanyut ketika hujan lebat. | ['iklim/cuaca' 'penelitian' 'perusahaan' 'trivia'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Banjir Lombok dan Kerusakan Lingkungan, Waspada Cuaca Ekstrem | Yuniar Pratiwi, Manajer Konservasi, Mitigasi, dan Perubahan Iklim Geopark Rinjani, bilang, bukan rahasia umum di kawasan hulu Gunungsari dan Batulayar, sudah gundul. Dari pinggir jalan masih tampak hijau dengan pepohon besar, ketika masuk ke dalam banyak lahan gundul.Alih fungsi lahan perbukitan menjadi permukiman, villa, dan fasilitas lain menjadi pemicu. Lahan rusak, alih fungsi massif, katanya, tinggal menunggu hujan untuk menyebabkan banjir.“Dari zaman dulu juga hujan, tapi kenapa baru sekarang terjadi banjir. Semua bisa melihat banyaknya tumpukan kayu yang hanyut dan material tanah yang longsor,’’ katanya.Yuniar meminta pemerintah, pengembang perumahan, termasuk juga sektor pariwisata harus waspada. Dia bilang, harus ada mitigasi bencana untuk mencegah korban, mengurangi dampak kerusakan, dan mencegah bencana. Dia contohkan, daerah-daerah yang terendam banjir, perlu ada prasarana untuk mengurangi dampak.Pembangunan tanggul bisa mengurangi luapan air sungai, tetapi lebih bagus kalau hulu sungai hijau kembali.“Jalur-jalur evakuasi juga harus dibuat. Kemarin banyak yang terjebak karena tidak tahu kemana harus lari ketika terjadi bencana,’’ katanya. Waspada Cuaca Ekstrem Bencana banjir tak hanya di Lombok, juga terjadi di daerah lain. Bukan hanya banjir, juga longsor maupun angin puting beliung dan lain-lain. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi, intensitas banjir rob dan gelombang tinggi meningkat hingga Februari 2022. Kondisi ini dipengaruhi musim hujan, La-Nina dan angin Monsun Asia. Masyarakat diimbau tetap waspada. | ['iklim/cuaca' 'penelitian' 'politik' 'trivia'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Banjir Lombok dan Kerusakan Lingkungan, Waspada Cuaca Ekstrem | BMKG menyebutkan, puncak musim hujan diprediksi terjadi Januari-Februari 2022 tersebar di wilayah Indonesia. Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, ada pengaruh dari Monsun Asia yang mengakibatkan curah hujan makin meningkat, kondisi ekstrem meningkat, diperparah pola sirkulasi siklonik dan seruakan dingin yang aktif di Laut China Selatan. “Ini yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan tinggi gelombang, dapat mencapai 4-6 meter di wilayah perairan Natuna,” katanya dalam konferensi pers virtual baru-baru ini.Wilayah Indonesia bagian timur, seperti utara Papua maupun Papua Barat memiliki dampak signifikan dengan ada gelombang tinggi dan kecepatan angin di Samudera Pasifik Timur Filipina.Cuaca ekstrem ini pun bersamaan dengan fase bulan baru yang berpotensi ada kenaikan ketinggian pasang air laut atau banjir rob di sejumlah wilayah.Dwikorita mengatakan, fase bulan baru atau Perigee ini adalah kondisi di mana posisi bulan itu berada pada jarak terdekat dengan planet bumi hingga gravitasi bulan terhadap permukaan air di samudra di laut makin meningkat.Peningkatan pasang air laut maksimum dapat berpotensi besar mengakibatkan banjir pesisir ini bisa meningkat sampai 22 Desember 2021.Wilayah terdampak antara lain, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Juga, Sulawesi Utara, Gorontalo, Ternate, Halmahera, Papua Barat (bagian utara) dan Papua (Papua bagian utara).“Perlu kita cermati dari tiga fase yang bersamaan, yakni, angin kencang di pesisir, diikuti gelombang tinggi, ditambah fase pasang maksimum jika ditambah curah hujan lebat akan makin menambah dampak tinggi genangan di perkampungan nelayan atau pesisir,” kata Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. | ['masyarakat desa' 'lahan' 'trivia'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Banjir Lombok dan Kerusakan Lingkungan, Waspada Cuaca Ekstrem | Dia mengingatkan, masyarakat di pesisir perlu melakukan upaya adaptasi dan mitigasi konkrit agar tidak menimbulkan kerugian. Cuaca ekstrem ini, perlu diwaspadai karena mengganggu aktivitas masyarakat di pelabuhan dan pesisir, misal, bongkar muat di pelabuhan, pemukiman, tambak garam dan perikanan.Guswanto, Deputi Meterorologi BMKG menyebutkan, perlu mewaspadai dampak gelombang tinggi pada kota-kota besar. Salah satu, banjir pesisir atau rob di Kota Manado, Sulawesi Utara yang menyebabkan air laut masuk pusat perbelanjaan yang terletak persis di pinggir pantai. Kondisi ini, dipengaruhi letak garis pantai yang seamless, yakni jarak antara kota besar dengan garis pantai dekat atau tidak ada batas.“Seharusnya pada daerah-daerah itu memiliki pembatas antara perairan dengan daratan. Misal, gunakan beton maupun tanaman penahan abrasi,” katanya.Beberapa kota dengan kondisi ini pun perlu mewaspadai, seperti Makasar, Manado, Semarang, Surabaya dan lain-lain. Senada dikatakan Urip Haryoko, Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Dia mengemukakan, ada peningkatan risiko bencana alam akibat fenomena La Nina di wilayah Indonesia tahun ini.Peningkatan curah hujan akibat fenomena La-Nina bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di wilayah Indonesia sebagaimana terjadi pada 2020.Berdasarkan data dasar 2006-2016 terkait pantauan musim hujan, katanya, dalam 10 tahun ke depan curah hujan pada periode musim hujan tidak banyak mengalami perubahan, namun jumlah hari hujan lebat meningkat.“Ini perlu diantisipasi karena hujan dengan intensitas lebat seringkali mengakibatkan banjir dan longsor dan potensi bencana hidrometeorologi meningkat,” katanya.BMKG meminta masyarakat mengantisipasi musim hujan yang datang lebih cepat, potensi peningkatan curah hujan signifikan, dan meningkatnya peluang kejadian hujan ekstrem. | ['masyarakat desa' 'kebijakan' 'lahan' 'perusahaan' 'politik'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Banjir Lombok dan Kerusakan Lingkungan, Waspada Cuaca Ekstrem | “Adanya perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem yang akhirnya meningkatnya potensi bencana.”Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 2.796 bencana dari 1 hingga 9 Desember 2021. “Lebih dari 80% kejadian bencana di Indonesia sepanjang Januari hingga Desember didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Total korban meninggal 642 jiwa dan korban terdampak lain lebih 8 juta jiwa,” kata Abdul Muhari, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi Kebencanaan BNPB.Dari total bencana di Indonesia, 35% (1.177 kejadian) karena banjir, disusul cuaca ekstrem (709), tanah longsor (568), kebakaran hutan dan lahan (265), gelombang pasang dan abrasi (34), gempa bumi (27), kekeringan (15), dan erupsi gunung api (1).Daerah dengan sebaran bencana terbanyak lebih 50 kejadian, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah-daerah itu, selama lima tahun terakhir memiliki riwayat dengan frekuensi bencana tertinggi di Indonesia.Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sejak awal Desember 2021 sampai saat ini tercatat terjadi 55 banjir dan 16 longsor. Banjir menyebabkan korban meninggal enam orang, hilang delapan, dan sembilan orang luka-luka serta berdampak pada 372.397 orang menderita dan mengungsi.BNPB mencatat, ada 7.574 kali bencana banjir di Indonesia selama periode 2011-September 2020. Meski tren fluktuatif, tetapi bencana ini memiliki tingkat intensitas cukup sering selama 10 tahun terakhir. | ['masyarakat desa' 'konflik' 'lahan' 'politik'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Banjir Lombok dan Kerusakan Lingkungan, Waspada Cuaca Ekstrem | Menurut WMO, rata-rata temperatur global pada 2020, tercatat sekitar 14,9 derajat Celsius atau 1,2 derajat Celsius lebih tinggi dibandingkan periode pra-industri tahun 1850-1900. Angka 1,2 derajat Celsius itu mendekati batas peningkatan suhu 1,5 derajat dari periode pra-industri yang ditetapkan negara-negara di dunia untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim. ******Foto utama: Kompleks Perumahan Gunungsari Asri terendam banjir hingga dua meter. Selain luapan dari air sungai, air dan lumpur berasal dari bukit yang sedang dikeruk. Foto: Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia [SEP] | ['hewan terancam punah'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Mengenang Aziil Anwar, Pengubah Karang Tandus Majene jadi Hutan Mangrove | [CLS] Berkelok, mendaki, turun naik ketika melewati jalan penghubung Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Jurang dan tebing terjal. Belasan tahun silam, sebuah mobil Feroza melesat di jalan itu, menuju pusat Kabupaten Mamuju, membawa Aziil Anwar.Hairil Arham, sahabat Aziil, yang membawa mobil kala itu. Hari itu, Aziil akan berbicara di hadapan ratusan para penyuluh kehutanan di Mamuju.Aziil adalah pendiri Yayasan Pemuda Mitra Masyarakat Desa (YPMMD), sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pelestarian hutan. Berbasis di Baluno, sebuah kampung pesisir indah, di Sendana, di Kabupaten Majene.Di sebuah jalan pendakian berkelok, Hairil memasukkan persenelan tiga, tepat saat menyalip sebuah trek kontainer. Mobil itu tersendat, ingin mundur. Hairil kelabakan, ketika sebuah mobil juga melesat dari arah depan. Beruntung, tak ada yang celaka.“Aih! Saya pikir gigi dua masuk,” kata Hairil kepada Aziil, tertawa kecut.“Hei, Ril!,” bentak Aziil. “Ini sudah bukan persoalan gigi dua. Gigi kita semua ini hampir hilang!”Aziil selalu punya cara mengutarakan sesuatu dengan penuh jenaka, sekalipun di ambang maut. Aziil terlahir sebagai seorang jenaka.“Kejadian itu yang tidak akan saya lupa dari Aziil,” kata Hairil mengenang Aziil kepada saya baru-baru ini.“Saya betul-betul sangat kehilangan, atas meninggalnya Aziil.”Aziil Anwar, meninggal dunia 6 Mei 2022, di Rumah Sakit Umum Daerah Majene, pada usia 64 tahun. Malam itu kali kedua Aziil masuk rumah sakit. Baca juga: Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Hutan Mangrove Majene Sejak 2014, pria kelahiran 1958 ini terdiagnosa menderita diabetes melitus (DM), penyakit yang membuat Indonesia berada di posisi kelima penderita terbanyak di dunia. Penyakit itu pertama kali diketahui keluarga, ketika luka pada betis Aziil tak kunjung mengering—sebuah gejala umum yang dialami penderita diabetes. | ['energi' 'kebijakan' 'konflik' 'politik' 'hewan terancam punah' 'tambang'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
Mengenang Aziil Anwar, Pengubah Karang Tandus Majene jadi Hutan Mangrove | Pada hari ketika Aziil meninggal, kaki kanan Aziil robek terkena karang. Saat di rumah sakit, hasil pemeriksaan menyatakan kadar gula darah di tubuh Aziil mencapai 540 miligram/desiliter (kadar gula darah normal adalah 70-130 miligram/desiliter). Luka sulit sembuh.Aziil tinggal bersama anak cucunya di sebuah rumah kayu di tepi hutan mangrove Baluno. Sebuah kawasan hutan mangrove seluas 100-an hektar hasil jeripayah Aziil, Hairil, dan kawan-kawan di Yayasan Pemuda Mitra Masyarakat Desa (YPMMD).Hutan itu banyak tumbuh jenis Rhizophora. Pohon menjulang tinggi dan membentuk hamparan kanopi yang tebal. Ia jadi tempat istirahat ribuan burung, termasuk jenis migran dan kelelawar. Di sela akar yang belukar, ikan-ikan berenang-renang ke sana ke mari. Hutan itu bagai oase di Majene.Dahulu, hutan itu hanyalah sebuah pulau kecil berkarang dengan bangkai karang berserakan dan menimbun seluruh pantai. Hanya beberapa mangrove tumbuh alami. Pulau itu tak punya kegunaan bagi warga, selain tempat kuburan yang dikeramatkan. Pulau itu hanya berjarak 20 meter dari bibir pantai.Tahun 1990, Aziil tiba di desa ini sebagai orang asing. Dia mutasi dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan oleh Dinas Kehutanan, karena menolak instruksi atasan yang berbau korupsi. Sebelum menjadi bagian Sulawesi Barat, Majene dianggap tempat ‘pembuangan’ bagi pegawai negeri macam Aziil.Aziil memulai karir kedinasan sebagai penyuluh kehutanan, sejak 1983—setelah memutuskan meninggalkan Ternate, tanah kelahirannya. Aziil sangat jarang dijumpai sedang mengenakan pakaian dinas. Dia senang aktivitas lapangan dan bergaul dengan yang lebih muda dari usianya.Di Baluno, Aziil menghabiskan waktu sore dengan bermain voli bersama pemuda setempat, tak jauh dari pulau itu. Baca juga: Azill Anwar, Penanam Mangrove di Batu Karang | ['energi' 'konflik' 'lahan' 'politik' 'hewan terancam punah' 'tambang'] | [0.9999924302101135, 3.7143843201192794e-06, 3.868637577397749e-06] |
Mengenang Aziil Anwar, Pengubah Karang Tandus Majene jadi Hutan Mangrove | Ketika pertama kali melihat pulau itu, Aziil tercengang, mendapati mangrove tumbuh di paparan karang. Berhari-hari, Aziil terus bertanya-tanya. “Kenapa bisa tumbuh begitu saja di situ?” Aziil cerita pada saya pada pertengahan 2020.Aziil merasa, dia juga bisa menumbuhkan mangrove serupa, di tempat serupa. Beberapa hari kemudian, Aziil mengajak pemuda setempat, mengumpul propagul mangrove yang terbawa arus laut di Pantai Baluno.Penanaman pun dimulai secara swadaya. Awalnya, tumbuh hanya sepertiga, sebagian mati karena dimakan kambing, ternak warga. Sebagian mati begitu saja. Sebagian tersapu ombak.Apa yang dilakukan Aziil tampak mustahil karena menanam mangrove di karang. Apalagi jenis Rhizophora, yang lebih adaptif pada tanah berlumpur dan berpasir.Aziil selalu punya cara yang tak pernah terlintas di pikiran orang lain. “Spontanitas Aziil itulah yang tidak akan saya lupa,” kata Hairil.Cara penanaman pun diubah. Kelompok Aziil melubangi batu karang dengan hantaman linggis. Kemudian mengisi dengan tanah. Aziil menyebut ini sebagai activator, sebelum menancapkan propagul mangrove.Cara itu berhasil. Aziil tahu, menanam mangrove tidak sekadar menanam. Perlu keuletan dan nafas panjang. Menanam mangrove berarti benar-benar merawat.Ketika usia mangrove beranjak dua tahun, dia rawan mati karena gerogotan tiram. Di masa pertumbuhan itu, Aziil bersama kelompoknya harus mencabut tiram secara berkala dan menghalau kawanan kambing.Serangkaian tahap itupun menjadi pakem, sejak itu hingga menjadi perhatian banyak peneliti. Sejak itu, Aziil tak lagi sekadar pegawai negeri. Dia menjadi pria yang berhasil menumbuhkan mangrove di atas karang. Saban tahun, kelompok Aziil berhasil menumbuhkan ratusan mangrove, hingga membentuk ekosistem pantai nan memukau. Akhirnya, di atas pulau mati itupun, sesuatu benar-benar hidup dan tumbuh hingga hari ini. | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'kebijakan'
'konflik' 'korupsi' 'perusahaan' 'politik'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
Mengenang Aziil Anwar, Pengubah Karang Tandus Majene jadi Hutan Mangrove | Pemerintah Indonesia mendapuk Aziil dengan penghargaan Kalpataru, pada 2003. Tahun 2015, Yayasan Keanekaragaman Hayati juga memberi penghargaan pada Aziil, sebagai prakarsa lestari. Hutan Mangrove Baluno juga menjadi Taman Keanekaragaman Hayati dan Pusat Pembelajaran Mangrove (MLC).Saban pekan, kelompok siswa datang berkunjung. Ikut menanam dan belajar segala hal tentang mangrove dan pesisir.Bagi warga, hutan itu tak lagi sekedar wujud ambisi seorang Aziil. Dari hutan mangrove Baluno, hubungan ekologi bertaut secara harmonis. Mangrove menyediakan kerang-kerangan, kepiting, daun buat pakan ternak, dan melindungi warga dari abrasi dan banjir pesisir.Warga juga bikin produk turunan mangrove berupa teh, bakso, kopi, dan tepung, serta menjual bibit mangrove menjadi sumber ekonomi tambahan. Di Baluno, adaptasi perubahan iklim sudah berjalan, bahkan jauh sebelum Protokol Kyoto dicetuskan.Aziil tak ingin namanya dibesar-besarkan. Di Facebook-nya, Aziil membagikan segala aktivitas di Baluno dan membagikan kenangannya bersama anak-anaknya yang meninggal dunia. Sesekali dia membagikan sebuah video lucu, atau membalas komentar kerabat dengan jenaka. ***Kami pertama kali berjumpa pada 11 Juni 2020, pada suatu sore yang tenang dan berangin. Kala itu, usia Aziil 62 tahun. Dia menyarungkan tubuh dengan sarung coklat bermotif kotak-kotak cerah dan memakai peci hitam.Saya memanggil Aziil dengan “om”, tetapi dia suka kalau disapa dengan “Bro” yang terdengar muda.Aziil mengajak saya berkeliling ke dalam hutan mangrove itu. Menjelaskan fungsi-fungsi setiap ruang yang kami lewati. Di situ tempat pembibitan. Di situ spot foto. Di situ ditumbuhi jenis ini-itu.Tiba di suatu sudut yang paling Aziil sukai. Ia sebuah tempat yang tenang di sudut pulau, dengan suara debur ombak menyertai, dan lanskap terbuka ke laut lepas. | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'kebijakan'
'korupsi' 'pendanaan' 'perusahaan' 'politik'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Mengenang Aziil Anwar, Pengubah Karang Tandus Majene jadi Hutan Mangrove | Jauh sebelum Aziil tinggal di Baluno, dia telah menyiapkan seorang pelanjut. Dia adalah Firhan Rimbawan, putra pertama Aziil.“Papa menyisipkan nama ‘Rimbawan’ di belakang nama saya, [karena] untuk melanjutkan perjuangan papa,” kata Rimbawan kepada saya baru-baru ini.Aziil masih punya impian sederhana. Dia ingin hutan mangrove Baluno menjadi tempat budidaya kepiting bakau–yang kelak menjadi sumber pendapatan ekonomi warga. “Dia juga ingin Mangrove Warrior Sulawesi Barat segera dibentuk,” kata Rimbawan.“Saya akan melanjutkan perjuangan Papa.”Aziil sudah tak bisa lagi merawat mangrove Baluno, dia sudah tiada. Meskipun begitu, semangat dan ilmu yang telah dibagikannya akan terus hidup. Selamat Hari Mangrove Sedunia! [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'iklim/cuaca'
'kebijakan' 'konflik' 'lahan' 'perusahaan' 'politik'
'hewan terancam punah'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
Setelah Gagal, Pembakaran Sampah Jadi Listrik Kembali Dilakukan di Bali | [CLS] Proyek-proyek besar atas nama lingkungan di Bali kerap muncul jelang konferensi internasional. Terakhir, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar akan diwujudkan secepatnya, ditargetkan beroperasi 2020.Namun, pemerintah Bali pernah gagal dalam proyek besar mengurangi timbunan sampah menjadikan listrik. Badan Pengelola Kebersihan wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) pernah menjamin semua sampah di TPA akan sepenuhnya bisa dimusnahkan pada 2012. PT. Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) menjadi investor pengolahan sampah di TPA Suwung saat itu.Empat Pemda kawasan Sarbagita yang membuang sampahnya ke TPA Suwung membuat kerjasama penanganan sampah sejak 2007. Salah satu klausul adalah investor bisa mengolah sampah jadi listrik namun tak terpenuhi dan sudah putus kontrak. Tidak ada kesepakatan soal tipping fee dari tiap ton sampah yang diolah karena biaya pembakaran sampah sangat mahal.baca : Proyek “Penghijauan” Gunungan Sampah Bali Diresmikan. Apakah Efektif? Di era pemerintahan Jokowi, rencana insenerator sampah ini kembali diluncurkan Kemenko Kemaritiman. Salah satu proyek dari Perpres No.58/2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Dinaungi Perpres No.35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah yang Menghasilkan Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Direncanakan di 12 kota besar lain selain Denpasar, yakni Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Manado.Proyek di TPA Suwung ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (13/02/2019), Denpasar. Dipimpin Gubernur Bali, dihadiri perwakilan pemerintah kawasan Sarbagita, pelaksana proyek Waskita Karya dan PT Indonesia Power, dan para pihak lainnya. | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'kebijakan'
'pendanaan' 'perusahaan' 'politik' 'sawit'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Setelah Gagal, Pembakaran Sampah Jadi Listrik Kembali Dilakukan di Bali | Gubernur Bali I Wayan Koster meyakini proyek ini akan diselesaikan dalam waktu sesingkatnya. “Sedang dibuat feasibility study (FS), harus mulai beroperasi 2020,” sebutnya usai rapat yang dihelat tertutup dari media itu.Terkait mangraknya proyek sebelumnya di era Gubernur Mangku Pastika, ia menyebut kali ini tak mungkin gagal. “Dulu dikelola swasta, semua minta tipping fee, ternyata bohongan saja semua,” ia tertawa. Saat ini menurutnya lebih baik karena dikelola BUMN model sharing.Tantangan lain adalah memastikan pasokan sampah dari kawasan Sarbagita dan ketersediaan lahan untuk menumpuk sampah. Karena sebagian besar gunungan sampah di TPA kini diurug tanah dan ditanami sejumlah pohon.baca juga : Menyoal Listrik Sampah: Amankah bagi Lingkungan dan Kesehatan? Proyek Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung ini diluncurkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Desember 2017 di TPA Suwung. Proyek yang dibuat untuk mengurangi bau, mencegah longsor sampah, dan menyambut sidang tahunan IMF dan World Bank di Bali pada 2018 ini dilaksanakan selama 3 tahun dimulai akhir Desember 2017 sampai Oktober 2019.Ditanya dampak lingkungan dan risiko ekologi insinerator, Koster menyebut akan dinilai dari Amdal. “Tak ada jalan lain,” katanya soal pemilihan pembakaran sampah untuk jangka pendek ini karena makin tak terkendali. Sementara untuk jangka panjang, Pemprov akan membuat peraturan penanganan sampah dari hulu ke hilir. “Sekarang alirannya dari hulu berjubel di sini, harus dipotong mata rantai. Tahun 2021 bakal setinggi 21 meter,” jelas Koster. | ['krisis'] | [0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386] |
Setelah Gagal, Pembakaran Sampah Jadi Listrik Kembali Dilakukan di Bali | Namun ada risiko lain. Karena ada 2 model penataan TPA, pengelola memerlukan tambahan lahan untuk sanitary landfill, dan yang direncanakan adalah sekitar 1,4 hektar lahan mangrove dekat TPA Suwung. “Ini namanya trade-off, pilihan yang harus dilakukan untuk mengatasi, pilihan pahit, sampah harus diselesaikan,” kata Koster. Pihaknya sedang meminta izin pemanfaatan area taman hutan rakyat mangrove ini ke kementerian.Diperkirakan pada tengah tahun ini area lama akan berhenti menerima sampah baru. Sampah akan mulai mengisi sanitary landfill. Volume sanitary landfill baru sekitar 1 juta m3, bila diisi sampah 1100 ton/hari akan penuh dalam 445 hari (September 2020). Sementara waktu pembangunan PLTSa hingga operasional perlu 24 bulan (April 2019 – April 2021).Volume sampah yang masuk selama masa konstruksi diperkirakan 2,7 juta m3. Dengan daya tampung sanitary landfill 1 juta m3, maka perlu area baru untuk menimbun sampah, dan yang diajukan adalah area Tahura Mangrove.baca juga : Ini PLTS Kayubihi, Satu-satunya Proyek Energi Terbarukan yang Masih Beroperasi di Bali Yuyun Ismawati, aktivis lingkungan yang giat meneliti pengelolaan limbah berbahaya dan kini bermukim di Inggris mengatakan program waste to energy (WTE) Pirolysis di UK tidak bisa dibandingkan dengan calon WTE Indonesia karena feedstock-nya agak berbeda.“Memang bisa saja dipaksakan secara teknis pengeringan, campur ini dan itu jadi pellet RDF (Refuse Derived Fuel) lalu dibakar dengan teknik Pyrolysis tapi jadi ada extra unit dan butuh energi,” paparnya soal teknik ini.Sementara di TPA Suwung, sampah bernilai ekonomi akan jadi rebutan dengan pemulung dan pedaur-ulang yang sudah mapan usahanya. Sampah yang bisa dibakar dan sampai ke Suwung nanti hanya residual dan nilai kalorinya rendah. | ['konflik' 'krisis' 'penelitian' 'hewan terancam punah'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Setelah Gagal, Pembakaran Sampah Jadi Listrik Kembali Dilakukan di Bali | “Kemungkinan akan butuh fuel additive to burn the waste dan opsi termurah adalah low grade coal. Pertanyaannya, apa fuel additive yang akan digunakan dalam operasional WTE di Indonesia? Siapa yang akan diuntungkan?” selidik Yuyun terkait kemungkinan penggunaan bahan bakar batu bara ini.Penerima penghargaan lingkungan The Goldman Environmental Prize 2009 ini menilai semua proyek WTE di Indonesia belum feasible secara finansial maupun ekonomi. Tipping fee Rp400.000 – Rp500.000 per ton sampah menurutnya akan memberatkan Pemda.Aturan tentang siting atau lokasi WTE di Indonesia juga belum ada. Menurutnya di Eropa ada pembedaan insentif untuk penggunaan thermal treatment sebagai energy from waste facility dan sebagai waste disposal site. Selain itu aturan penanganan abu terbang (municipal incinerator fly ash/MIFA) dan abu kerak (municipal incinerator bottom ash/MIBA) belum jelas.Ia memperkirakan semua MIBA dan MIFA proyek WTE akan dilonggarkan penanganannya karena Kemenko memaksakan proyek WTE 12 kota harus jadi.menarik dibaca : Bali Memerlukan Percepatan Energi Bersih dan Terbarukan Hokkop Situngkir, Direktur Waskita Karya Energi menjelaskan studi kelayakannya rampung April atau Mei ini. Hambatan lebih ke teknis, lahan yang tersedia menurutnya harus sejalan dengan kapasitas PLTSa. “Ingin dipercepat tapi sampah bertambah. Solusinya mempercepat waste management,” ujarnya. Lahan PLTSa diplot 5 hektar, untuk kekurangannya diusulkan penggunaan lahan mangrove untuk tambahan penampungan sampah sementara sekitar 1,4 hektar.Saat ini sampah Sarbagita lebih dari 1000 ton per hari, peningkatannya sekitar 4% dari tahun 2017 sampai 2019. “Sepanjang 3 tahun setelah PLTSa beroperasi sampah yang datang dan kita tambang bisa kita kelola,” jelasnya. Sampai bisa mengajukan penambahan lokasi penimbun sampah atau menambah daya PLTSa. Tambahkan insinerator sehingga sampah yang dibakar makin banyak. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'perusahaan'
'politik' 'tambang' 'trivia'] | [0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425] |
Setelah Gagal, Pembakaran Sampah Jadi Listrik Kembali Dilakukan di Bali | Ia meyakini dengan tim teknologinya mampu menangani limbah insinerator seperti B3 dan fly ash. “Perlu penanganan khusus, di Indonesia belum ada teknologi pengolahan sampah, yang sudah berhasil Jepang, China, Taiwan,” tambah Hokkop. Ia menyebut salah satu timnya konsultan dari Perancis yang ditunjuk Indonesia Power. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'politik' 'trivia'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Unik, Ubur-Ubur Ini Bisa ‘Hidup Abadi’ | [CLS] Setiap mahluk hidup punya siklus hidupnya masing-masing. Penuaan adalah hal yang niscaya bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Sekalipun kita mengetahui kura-kura banyak yang berumur panjang, namun itu karena metabolisme tubuh mereka yang lambat. Secara logika, sulit untuk membayangkan ada mahluk hidup bisa kembali ke fase awal kehidupan alias bisa hidup abadi.Namun baru-baru ini, para ilmuwan di Spanyol telah berhasil mengetahui kode genetik ubur-ubur abadi (Turritopsis dohrnii). Spesies dengan lebar dan tinggi sekitar 4,5 milimeter ini –lebih kecil dari kuku di jari kelingking kita–, diketahui mampu berulang kali kembali dari fase dewasa ke fase remaja. Ibarat manusia, dia bisa kembali menjadi bayi setelah melewati fase remaja.Penelitian pada Proceedings of the National Academy of Sciences, membongkar tabir itu. Salah satu tim peneliti, Maria Pascual-Torner, Victor Quesada dan rekan-rekannya di University of Oviedo membuka kode genetik “ubur-ubur abadi” untuk menggali rahasia umur panjang mereka yang unik, dan menemukan petunjuk baru tentang penuaan manusia.baca : Ubur-ubur Tanpa Sengat, Biota Unik di Danau Air Asin Papua Barat Ubur-ubur Turritopsis dohrnii pertama kali ditemukan pada 1883-an di Laut Mediterania. Seratus tahun kemudian, pada 1980-an, keabadian mereka secara tidak sengaja ditemukan.Dikutip dari Natural History Museum, murid Christian Sommer dan Giorgio Bavestrello mengumpulkan polip Turritopsis, yang mereka simpan dan dipantau sampai medusae dirilis. Diperkirakan bahwa ubur-ubur ini harus matang sebelum bertelur dan menghasilkan larva, tetapi ketika toples itu diperiksa berikutnya, mereka terkejut menemukan terdapat banyak polip yang baru menetap.Mereka terus mengamati ubur-ubur dan menemukan bahwa ketika stres, medusae akan jatuh ke dasar toples dan berubah menjadi polip tanpa pembuahan atau tahap larva. Mahluk ini pun menjadi sorotan sebagai organisme yang unik karena siklus keabadiannya itu. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'energi' 'konflik' 'tambang'
'trivia'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |